Malang (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya upaya penindakan hukum yang dapat mendatangkan efek jera bagi pelakunya terkait masih banyaknya pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Malang, Jawa Timur, Kamis.
Presiden menanggapi masih banyaknya pejabat yang terlibat tindak korupsi sehingga ia beranggapan perlunya perbaikan sistem pemerintahan yang terus-menerus.
Dengan begitu, ia menegaskan, tidak akan ada lagi pejabat yang berani "melompati pagar" yang sudah ditentukan dalam sistem tersebut.
"Jadi perbaikan sistem sangat penting. Yang kedua penindakan hukum yang membuat efek jera. Aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang 'nyolong'," ujarnya, menegaskan.
Ia meminta jajarannya agar mampu membedakan antara kebijakan dengan tindakan mengambil uang rakyat.
"Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," imbuhnya.
Jika memang berupa kebijakan, kata dia, maka pejabat harus berani mengambil keputusan.
Ia menekankan pejabat agar bisa melihat dengan baik jika memang sesuatu hal dianggap sebagai kebijakan jangan sampai kemudian masuk ke wilayah pidana.
"Karena apapun yang namanya wali kota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu," katanya.
Pada prinsipnya Presiden menegaskan jika sudah menjadi suatu kebijakan maka tidak menjadi soal untuk mengambil keputusan.
Berita Terkait
Presiden Jokowi bersepeda dan swafoto bersama masyarakat di Bundaran HI
Minggu, 5 Mei 2024 11:35 Wib
Ikut promosikan judi online seorang selegram ditangkap
Jumat, 3 Mei 2024 18:52 Wib
Pilkada Serentak 2024 paralel dengan masa jabatan presiden
Kamis, 2 Mei 2024 21:54 Wib
Kolombia putus hubungan dengan Israel akibat "genosida" di Jalur Gaza
Kamis, 2 Mei 2024 11:41 Wib
Basuki: Presiden "down" saat gol timnas dianulir
Selasa, 30 April 2024 7:08 Wib
Timnas lolos ke semifinal AFC, Jokowi: Sangat bersejarah!
Jumat, 26 April 2024 13:12 Wib
MK: Tak ada bukti intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasagan calon
Senin, 22 April 2024 12:09 Wib
Presiden pesan untuk jadikan Hari Kartini lambang perjuangan perempuan
Minggu, 21 April 2024 9:49 Wib