Presiden minta BPKP cek proyek pembangkit yang terhenti

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo meminta kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengecek puluhan proyek pembangkit listrik yang terhenti di beberapa daerah di Indonesia.
       
"Satu lagi hal yang perlu kita tuntaskan, saya sudah melihat sendiri banyak sekali proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak dan kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung kira-kira ada 30-34 lokasi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Program Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016 di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.
       
Sejumlah pejabat pemerintah yang hadir dalam rapat antara lain Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, Dirut PLN Sofyan Basir dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
       
Menurut Jokowi, proyek yang mangkrak tersebut telah memakan anggaran yang sangat besar berjumlah triliunan rupiah.
       
Presiden memberi contoh salah satu proyek pembangkit listrik yang terhenti selama 7-8 tahun di Kalimantan Barat telah menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun.
       
"Itu baru satu tempat dan di Gorontalo misalnya yang sudah dibangun sejak 2007 berarti sudah 8 tahun, 2x25 (Megawatt), juga baru 47 persen sudah berhenti. Nah ini tentu perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan," ujar Jokowi.
       
Proyek pembangkit listrik lain yang terhenti juga dijelaskan Jokowi berada di Lombok. "Dari tiga yang ada, dua jalan satu berhenti. Sama saja, itu juga perlu diselesaikan," tegas Presiden.
       
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan prioritas pembangunan pembangkit listrik diberikan kepada daerah yang masih kekurangan pasokan listrik menggunakan "mobile power plant".
       
Sementara itu, untuk daerah-daerah yang memiliki kelebihan pasokan listrik dapat mengkonversi kepada penggunaan energi baru terbarukan.
       
"Untuk daerah-daerah yang sudah tercukupi, meskipun juga masih sedikit, tolong dikalkulasi lagi untuk melihat laju pertumbuhan ekonominya untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada dan juga permintaan-permintaan dari masyarakat dari industri yang tentu saja ini perlu diantisipasi ke depan," kata Presiden.