Mahasiswa OKU demo tuntut kebijakan pemerintah

Baturaja (ANTARA Sumsel) - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Forum Mahasiswa Ogan Komering Ulu Bersatu datangi gedung DPRD setempat di Baturaja, Selasa menuntut supaya kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.

Pantauan di lapangan, aksi dimulai sekitar pukul 10.30 WIB para mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelum sampai di kantor wakil rakyat itu, puluhan mahasiswa dari organisasi KAMMI, BEM STAI, BEM AKMI, Pemuda PUI, mahasiswa Unbara, Persatuan Rakyat Desa dan Mahasiswa Pancasila sempat mengadakan longmarch dari Pasar Lama hingga mengitari Taman Kota Baturaja dan setiba di kantor dewan, sudah disambut petugas Sat Pol PP dan aparat kepolisian setempat.

Koordinator Aksi Wiyanto menyampaikan bahwa pemerintahan sekarang ini dinilai belum memperbaiki perekonomian rakyat dan yang ada hanya menyengsarakan dengan menaikan haraga BBM, kemudin berdampak pada harga kebutuhan pokok.

Belum lagi, harga jual hasil bumi seperti karet dan buah kelapa sawit mengalami penurunan sehingga masyarakat khususnya di pedesaan benar-benar menderita dengan kondisi tersebut.

Para pendemo juga mendesak para wakilnya di DPRD OKU untuk menyampaikan tuntutannya ke pemerintah pusat, supaya keluhan rakyat kecil di daerah diperhatikan.

"Kalau tuntutan kami ini tidak ditanggapi oleh pemerintah, maka kami akan mengadakan aksi kembali pada tanggal 20 Mei 2015 dengan membawa massa yang lebih banyak," katanya.

Adapun tuntutan mereka, yakni turunkan harga BBM dan pertahankan harga Elpiji 3 kg (jangan sampai Rp45 ribu per tabung), stabilkan harga bahan kebutuhan pokok.

Serta naikkan harga karet yang merupakan pendapatan utama masyarakat Sumsel, dan tambahkan jumlah pabrik pengelola karet di dalam negeri khususnya di Sumsel, serta stabilkan nilai tukar rupiah sebagai salah satu indikator kekuatan ekonomi Indonesia.

Menanggapi tuntutan dari para massa aksi, Ketua DPRD OKU, Johan Anuar di dampingi angota DPRD Mulawarman, menyatakan sependapat dengan mereka dan juga merasakan dampak dari kenaikan harga BBM.

Hanya saja, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat ini kebijakan pusat.

"Kita hanya sebatas untuk menyerap aspirasi. Nanti ini akan menjadi catatan kita dan akan disampaikan ke pusat hari ini juga," kata Johan.

Ia menjelaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya secara pribadi juga bingung dengan sikap pemerintah, karena semua barang kebutuhan pokok menjadi mahal.

"Kalau seperti ini, tentunya menjadi masalah bagi masyarakat. Kita sadar, riak-riak untuk memprotes kebijakan tersebut akan terus berlangsung," kata politisi Partai Golkar ini.

Hal yang paling disayangkannya lanjut dia, kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok tidak disertai dengan kenaikan harga karet dan sawit.

"Jelas dengan kondisi ini, ekonomi masyarakat semakin tertekan," ujarnya.