DPRD setuju Gubernur Sumsel tunda pencairan DIPA kabupaten/kota

Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota DPRD Sumatera Selatan setuju dengan langkah gubernur provinsi setempat yang menunda pencairan daftar isian pelaksanaan anggaran 2015 kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai efek jera.

Anggota DPRD Sumatera Selatan, Rudi Apriadi menyampaikan hal itu ketika ditanya mengenai ditundanya pencairan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) ke empat kabupaten di provinsi tersebut, karena tidak hadir pada waktu penyerahan beberapa hari lalu di Palembang, Rabu.

Menurut dia, dirinya setuju dengan langkah gubernur untuk membuat efek jera kepada daerah yang bersangkutan.

"Sanksinya sudah tepat, gubernur membekukan DIPA tersebut," kata wakil rakyat itu.

Ia menyatakan, kalau mengedepankan etika harusnya hadir pada waktu penyerahan, siapapun orangnya, siapapun jabatannya.

"Kalau mengedepankan kepentingan rakyat maka harus hadir dan menghargai dan bertanggung jawab dengan jabatan, karena itu dirinya setuju dengan langkah gubernur Sumsel tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumatera Selatan HM Giri Ramanda N Kiemas menilai itu sikap tegas Gubernur Sumsel Alex Noerdin kepada kabupaten dan kota karena posisi gubernur dipilih rakyat dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Sementara Ketua Fraksi PAN DPRD Sumsel H Joncik Muhammad juga menilai wajar kalau Gubernur Sumsel memberikan hukuman kepada daerah yang tidak hadir dalam penyerahan DIPA tersebut.

"Itu bagus, biar kepala daerah dengan gubernur ada kepatuhan dan memang gubernur wakil pemerintah pusat di daerah," katanya.