APBD perubahan OKU bertambah Rp30,401 miliar

Baturaja (ANTARA Sumsel) - APBD Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, pada 2014 bertambah Rp30,401 miliar sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif pada rapat Paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Pelafon Anggaran Sementara, Senin.

Paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD perubahan Ogan Komering Ulu (OKU) 2014 dikeluarkan setelah melalui tahapan kompromi yang alot di internal legislatif, karena terjadi perbedaan pendapat menyangkut payung hukum pembahasan termasuk APBD 2015 lantaran alat kelengkapan dewan masih belum terbentuk.

Ketua DPRD OKU, Drs Johan Anuar di Baturaja, Senin mengatakan pembahasan APBD perubahan maupun APBD sudah bisa dilakukan oleh DPRD yang belum membentuk alat kelengkapan dewan sesuai suarat Edaran Mentri Dalam Negeri.

"Kalau alat kelengkapan dewan masih belum terbentuk maka DPRD bisa mengacu pada suarat edaran Mentri Dalam Negeri, karena jelas petunjuknya, kalaupun terjadi silang pendapat sesama anggota dewan menyangkut payung hukum pembahasan, itulah demokrasi namanya," kata Johan.

APBD OKU 2014 senilai Rp1,065 triliun hinggga bertambah Rp30,401 miliar atau menjadi Rp1,096 triliun setelah terjadi perubahan.

Pengesahan KUA PPAS ini langsung dilakukan Pelaksana tugas Bupati OKU, Kuryana Aziz dengan Ketua DPRD OKU, Drs Johan Anuar.

Usai paripurna pengesahan KUA PPAS langsung dilaksanakan Rapat Paripurna pembahasan APBD perubahan OKU yang ditargetkan Senin depan sudah disetujui dewan.

"Memang kelihatanya kejar tayang, tapi seluruh tahapan harus berjalan. Kita siap bekerja ekstra asal APBD perubahan ini rampung, karena waktu kita terbatas. Setelah itu kita melaksanakan pembahasan APBD tahun 2015. Saya yakin cepat selesai," jelas Johan.

Sementara Pelaksana tugas Bupati OKU, Kuryana Aziz menyambut gembira kerja keras anggota dewan melaksanakan pembahasan APBD perubahan tahun 2014.

"Kita patut apresiasi kerja sama eksekutif dan kegiskatif. Kalaupun terjadi silang pendapat sesama anggota dewan untuk melahirkan keputusan yang terbaik bagi daerah dan rakyat. Demokrasi yang benar itu harus ada perbedaan pendapat terlebih dahulu yang akhirnya menemukan kata sepakat dengan keputusan mayoritas," ujarnya.