Kapal angkutan pupuk perlancar arus logistik pertanian

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kerja sama yang dilakukan antara PT PANN Pembiayaan Maritim dan PT Pupuk Indonesia Logistik dalam merealisasikan pengadaan kapal pupuk dinilai bakal memperlancar arus logistik bagi pupuk yang penting bagi sektor pertanian.
       
"Ini kerja sama strategis dalam rangka memperlancar arus logistik kebutuhan dasar petani yakni pupuk," kata Direktur Utama PT PANN Pembiayaan Maritim Suhardono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
      
Menurut Suhardono, kerja sama tersebut sebenarnya telah dirintis sejak lama dan merupakan bagian dari implementasi sinergi BUMN yang selama ini telah lama didorong pemerintah.
       
Sedangkan realisasi dari pengadaan kapal pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dinilai menghabiskan anggaran sekitar 15 juta dolar AS atau sekitar Rp180 miliar.
       
Setelah penandatanganan MoU, pihak PT PANN Pembiayaan Maritim dan PT Pupuk Indonesia Logistik akan mempersiapkan "road map" bagi mempercepat pengadaan kapalnya. "Kapal ini nantinya tidak hanya untuk kepentingan angkutan pupuk domestik, juga ekspor bahkan termasuk bahan baku pupuk," katanya.
       
Ia juga memaparkan angkutan industri pupuk di Indonesia perlu terus ditingkatkan guna mendukung perwujudan kemandirian dan ketahanan pangan nasional karena peningkatan peran moda transportasi laut dinilai meningkatkan daya saing angkutan logistik untuk komoditas pupuk sehingga lebih kompetitif.
       
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengaku optimistis kebutuhan 9,5 juta ton pupuk bisa terpenuhi yang sekarang ini pengajuannya digodok di DPR. "Sekarang anggarannya di DPR itu memberi sinyal, bisa dikembalikan ke 9,5 juta ton. Nah kalau 9,5 juta ton (bisa terpenuhi), volume yang kita lempar ke petani itu bertambah," kata Rusman usai Pertemuan Nasional Hortikultura di Mataram, Sabtu (21/6).
       
Menurut dia, persoalan kelangkaan pupuk bukan dari sisi produsen, tapi karena dibatasinya kuota pupuk bersubsidi yang mana anggarannya juga terbatas.
       
Sebelumnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berharap pabrik pupuk dimiliki petani sehingga saat musim tanam mereka tidak mengalami kesulitan distribusi serta kelangkaan penyubur tanaman itu.
       
Wakil Ketua Umum HKTI Rachmat Pambudy di Jakarta, Selasa (17/6), menyatakan perbankan dapat memberikan bantuan modal kepada petani guna membeli perusahaan pupuk yang saat ini sebagian besar dimiliki produsen besar.
       
"Pabrik pupuk harus milik petani. Kalau ada niat baik dari pemerintah hal ini bisa diatur," katanya.