Realisasi belanja APBN Sumsel capai 49,16 persen semester I/2022

Palembang (ANTARA) - Realisasi belanja APBN di Provinsi Sumatera Selatan tercatat mencapai Rp20,73 triliun atau mencapai 49,16 persen dari pagu yang ditetapkan pada tahun ini pada semester I/2022.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan (DJPb Sumsel) Lydia Kurniawati Christyana di Palembang, Senin, mengatakan realisasi belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp6,62 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp14,11 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat menurun sebanyak Rp1,64 triliun dibandingkan tahun lalu.

Menurut dia, lambannya proses pengadaan barang dan jasa masih jadi penyebab turunnya realisasi belanja pusat di Sumsel.

Petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan juga terlambat terbit, serta ada pula faktor pergantian pejabat perbendaharaan, katanya.

Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang belum bisa terealisasi lantaran sebagian anggaran diblokir.

Berdasarkan catatan DJPb Sumsel, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp3,12 triliun, belanja barang Rp2,37 triliun, belanja modal Rp1,12 triliun, dan belanja sosial Rp8,44 miliar.

Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,31 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp515,2 miliar.

Lalu, Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,47 triliun, dan Dana Desa Rp1,53 miliar.

Realisasi TKDD turut menurun Rp1,04 triliun (-6,84 persen) jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Lydia mengemukakan hal tersebut diakibatkan keterlambatan pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan salur TKDD.

Walau demikian APBN terus berperan dalam menyerap tekanan terhadap perekonomian, menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin kuat, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung konsolidasi fiskal.