Jambi (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Jambi memastikan aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu tidak menerima bantuan sosial (bansos), baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Khusus di Jambi sampai saat ini belum ada ASN yang menerima bantuan sosial karena kita belum menerima laporan terkait hal itu," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi Arief Munandar di Jambi, Kamis.
Ia menegaskan akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial di Provinsi Jambi tersebut.
Ia tidak menampik bahwa ada atau tidak ASN yang menerima bantuan sosial tersebut mengingat ada ratusan ribu masyarakat di Jambi yang menerima bantuan sosial.
Di Provinsi Jambi terdapat 192 ribu warga yang menerima bantuan sosial dari pemerintah, baik bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial dari program lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Dengan banyaknya penerima bantuan tersebut, sulit untuk diawasi satu persatu. Saya tidak menampik kalau kemungkinan informasi itu benar," kata Arief Munandar.
Di Provinsi Jambi ada 112 ribu penerima PKH. Dari jumlah tersebut terdapat 580 koordinator dan pendamping korwil PKH yang mengawasi penyaluran bansos tersebut.
Jika terdapat laporan terkait hal itu akan langsung ditindak. Karena dalam aturan penyaluran bansos di atur dalam undang-undang bahwa ASN tidak diperkenankan untuk mendapatkan bantuan sosial. Barang siapa yang terlibat menyalahgunakan bantuan tersebut bisa didenda dan dipenjara.
"Yang mendata dan menerima bisa saja di sanksi, barang siapa yang terlibat termasuk yang menerima dan memberi bantuan sosial itu," kata Arief Munandar.
Dinas Sosial Provinsi Jambi akan melakukan inventarisasi dan mengecek kembali penerima bantuan sosial terhadap ASN di daerah itu.
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan di Indonesia ada ASN yang terindikasi menerima bansos. Ada sekitar 28.965 ASN yang masih aktif tersebar di 511 kabupaten kota dan 34 provinsi terindikasi menerima bansos tersebut.
Berita Terkait
MK hitung selisih suara bukan penyaluran bansos
Minggu, 31 Maret 2024 19:23 Wib
KPK hadirkan Juliari Batubara-Rudy Tanoe di sidang Tipikor bansos
Rabu, 6 Maret 2024 12:48 Wib
Jokowi: Negara lain tidak ada bantuan pangan beras seperti Indonesia
Jumat, 16 Februari 2024 10:43 Wib
Menteri BUMN mengaku bingung program bansos diributkan akhir-akhir ini
Senin, 12 Februari 2024 16:18 Wib
Jokowi tegaskan anggaran bansos dari APBN telah disetujui DPR
Jumat, 2 Februari 2024 11:56 Wib
Menkeu sebut Bansos merupakan program APBN
Selasa, 30 Januari 2024 15:08 Wib
Presiden: Bantuan pangan beras diberikan Januari Februari Maret
Selasa, 30 Januari 2024 10:14 Wib
Istana: Pembagian bansos oleh Presiden Jokowi merupakan kebijakan afirmatif
Senin, 29 Januari 2024 15:08 Wib