Penyedia jasa perjalanan wisata mengadu ke DPRD Palembang rugi Rp1M

id DPRD kota palembang, penyedia jasa perjalanan palembang rugi capai rp1 m

Penyedia jasa perjalanan wisata mengadu ke DPRD Palembang rugi Rp1M

Para penyedia jasa perjalanan wisata di Palembang, Sumatera Selatan, mengadukan nasib usaha mereka ke DPRD Kota Palembang karena terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, Jumat (6/8/2021) (ANTARA/M Riezko Bima Elko P/21)

Kami minta DPRD kota untuk memperjuangkan nasib kami di tingkat pusat, kalau ada dana stimulan di pusat salurkan ke kami
Sumatera Selatan (ANTARA) - Para penyedia jasa perjalanan wisata di Palembang, Sumatera Selatan, mengadukan nasib usaha mereka ke DPRD Kota Palembang karena terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Perwakilan pemilik biro perjalanan wisata Palembang Bambang, di Palembang, Jumat, mengatakan, saat ini mereka mengalami kerugian akibat tidak adanya perjalanan wisata terhitung sejak akhir tahun 2020 sampai saat ini.

“Rata-rata kami alami kerugian sampai Rp1 miliar, bahkan tak sedikit memutuskan untuk memberhentikan karyawan dan banting stir alih profesi jadi pedagang untuk menghidupi usaha kami ini,” kata dia.

Dengan kondisi tersebut maka mereka mengharapkan DPRD Kota Palembang sebagai corong aspirasi masyarakat dapat menyampaikan hal tersebut ke pemerintah terkait khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sehingga ada solusi yang meringankan beban mereka.

"Kami minta DPRD kota untuk memperjuangkan nasib kami di tingkat pusat, kalau ada dana stimulan di pusat salurkan ke kami," kata dia. 

Dalam kesempatan tersebut juga meminta kejelasan terkait  sampai kapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level empat diberlakukan supaya usaha perjalanan wisata dapat menyakinkan calon pelanggan. 

“Paling tidak, ada kejelasan dari pemerintah sampai kapan penerapan PPKM level empat ini diberlakukan, karena kami tidak bisa bergerak kalau tanpa ada kepastian,” harapnya.

Sementara Anggota Komisi 1 DPRD Kota Palembang Akbar Alfaro mengatakan semua keluhan dari penyedia jasa perjalanan tersebut akan mereka salurkan kepada pemerintah pusat melalui jalur parlemen hingga sampai ke Kementerian terkait. 

"Kami dari DPRD Kota Palembang memang mungkin cakupan lokal tapi akan mengupayakan menyampaikan aspirasi itu ke tingkat pusat melalui perwakilan di tingkat pusat hingga sampai ke kementerian terkait," tandasnya.