Jakarta (ANTARA) - Direktur (Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2 persen sampai 4 persen pada kuartal II-2021 seiring lonjakan kasus COVID-19 yang menyebabkan penguatan kebijakan PPKM Mikro.
“Ini akan lebih didorong momentum Lebaran dan pembayaran THR penuh karena kasus positif meningkat tajam dan pembatasan sosial maka ekonomi pada Juni kembali melemah,” katanya kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Bhima mengungkapkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 tidak akan sampai pada target pemerintah yakni sekitar 7 persen mengingat penguatan PPKM Mikro membawa sederet dampak kurang menguntungkan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Baca juga: 175 mahasiswa jalani program GenBI BI Sumsel
Ia menyebutkan di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan penguatan PPKM Mikro maka masyarakat cenderung mengantisipasi dengan lebih banyak berhemat sehingga tren simpanan perbankan naik.
Lonjakan kasus ini juga menyebabkan konsumsi rumah tangga dan optimisme masyarakat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen akan kembali berada di bawah level 100.
Kemudian, industri manufaktur menyesuaikan turunnya permintaan domestik dengan mengurangi kapasitas produksi sehingga PMI manufaktur berpotensi kembali di bawah level 50.
Selanjutnya, sektor pariwisata termasuk perhotelan, restoran dan transportasi diperkirakan melanjutkan catatan kontraksi hingga kuartal ke III-2021.
Baca juga: Indonesia peringkat tiga untuk instalasi aplikasi keuangan digital
Tak hanya itu, penutupan ritel skala besar akan berlanjut sehingga perusahaan yang ikut dalam proses penundaan pembayaran utang akan semakin meningkat dan menambah daftar pailit.
Ia menambahkan masyarakat kelas miskin dan kelas menengah rentan miskin yang seharusnya tetap didukung pemerintah justru semakin tertekan.
Hal itu terjadi karena alokasi dana perlindungan sosial yang lebih kecil dari realisasi 2020 sekaligus serapan PEN hingga kini masih rendah.
Baca juga: Kemenparekraf nilai investor film Indonesia makin bervariasi
Realisasi program PEN baru mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun ini Rp699,43 triliun per 18 Juni 2021.
Untuk perlindungan sosial dalam program PEN juga baru terealisasi sebesar Rp61,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun per 18 Juni 2021.
Oleh sebab itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown selama dua minggu dibandingkan hanya penguatan PPKM Mikro.
Menurutnya, model pembatasan sosial yang tanggung seperti PPKM Mikro hanya akan menyebabkan ketidakpastian dunia usaha semakin membesar.
“Kasihan ya pengusaha itu diombang ambing, diperketat dengan PPKM kemudian dilonggarkan tapi tidak menjamin kasus positifnya turun,” ujarnya.
Berita Terkait
LKBN ANTARA ajak wartawan Papua Barat angkat isu pemberitaan ekonomi
Rabu, 24 April 2024 15:42 Wib
Pemkot harapkan percepatan reforma agraria di Kota Palembang
Senin, 22 April 2024 16:31 Wib
Rupiah melemah pengaruh indikator ekonomi AS kokoh
Jumat, 19 April 2024 11:04 Wib
Analis: Konflik Iran-Israel berpotensi ganggu pertumbuhan ekonomi RI
Kamis, 18 April 2024 13:10 Wib
Pj Gubernur Sumsel luncurkan website Posko Ekonomi Kota Prabumulih
Minggu, 24 Maret 2024 14:35 Wib
Pemkab OKI hadirkan inovasi upaya pengendalian inflasi
Kamis, 21 Maret 2024 21:05 Wib
Program kebijakan ekonomi jadi sebagian paparan kinerja Pj Bupati Muara Enim di Kemendagri
Selasa, 19 Maret 2024 20:33 Wib
Diskusi TSC tekankan belanja bijak, rantai distribusi hingga diversifikasi pangan
Senin, 18 Maret 2024 7:23 Wib