Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan peranan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga perlu untuk diberikan wadah agar dampak dan hasilnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kita melihat peranan ekonomi syariah di mana aspirasinya terus meningkat sehingga perlu diwadahi dalam instrumen yang amanah, dipercaya dan bisa terus dikembangkan kepercayaan itu,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani mengatakan ini sejalan dengan empat fokus utama ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup pengembangan industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, dan kewirausahaan syariah.
Ia menyebutkan pemerintah telah memberikan dukungan dalam berbagai kebijakan untuk pengembangan industri halal termasuk membangun dan membuka pusat industri halal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dalam The State of Global Islamic Economy Report 2020-2021 menggambarkan bahwa pengeluaran konsumen Muslim untuk makanan, minuman, farmasi dan pariwisata halal pada 2019 mencapai 2,02 triliun dolar AS.
Sri Mulyani mengatakan dalam hal ini Indonesia merupakan pasar dari produk halal terbesar di dunia, khususnya untuk sektor makanan, wisata, farmasi, maupun kosmetik halal.
“Potensi ini lah yang seharusnya memberikan inspirasi bagi para pelaku ekonomi yang ingin menggarap industri halal,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Kemudian untuk jasa keuangan syariah Indonesia juga menunjukkan perkembangan yaitu tumbuh signifikan pada triwulan I-2020 dengan pangsa keuangan syariah sebesar 9,89 persen dan belum termasuk kapitalisasi saham syariah yang total asetnya mencapai Rp1.802,8 triliun.
Ia menuturkan industri keuangan syariah terus ditingkatkan termasuk melalui merger bank syariah antara Bank Mandiri, BRI, dan BNI menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diharapkan mampu menjangkau dan memberikan pelayanan lebih luas.
“Pengembangan industri keuangan syariah seharusnya ditekankan kepada elemen kejujuran, kehandalan, tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya untuk keuangan sosial syariah, pemerintah terus mengembangkan dan mendorong kegiatan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.
Ia menyebutkan zakat nasional secara statistik menunjukkan pengumpulan pada 2019 mencapai Rp10,2 triliun oleh 491 organisasi Baznas dan 81 organisasi lembaga amil zakat.
Bidang wakaf Kementerian Agama juga menunjukkan luas tanah wakaf mencapai 53.273 hektare di 3.098.657 lokasi, sementara Badan Wakaf Indonesia juga menyatakan bahwa telah menghimpun Rp819 miliar pada 2020.
“Pemerintah meningkatkan penerbitan CWLS untuk memberikan alternatif investasi bagi uang wakaf yang dikelola oleh Nazir Badan Wakaf Indonesia. Tahun 2018 atau 2019 kita terbitkan CWLS Rp50,849 miliar dengan memberikan rate of return 6,15 persen,” jelasnya.
Ia menjelaskan pemberian rate of return sebesar 6,15 persen tersebut dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas sosial salah satunya rumah sakit mata di Banten.
Tak hanya itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya saat ini menerbitkan sukuk wakaf atau SWR002 yang merupakan instrumen investasi bagi dana wakaf yang dikelola nazir Badan Wakaf Indonesia.
“Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen dalam rangka terus meningkatkan kemampuan ekonomi dan instrumen syariah bersifat inklusif,” ujarnya.
Berita Terkait
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib
Ini jawaban Sri Mulyani terkait isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Jumat, 19 Januari 2024 13:31 Wib
Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur
Kamis, 18 Januari 2024 16:19 Wib
Sri Mulyani: Pajak terkumpul Rp1.387,78 triliun hingga September 2023
Kamis, 26 Oktober 2023 11:29 Wib
Pemerintah alokasikan Rp612 triliun untuk pendidikan di 2023
Rabu, 5 Juli 2023 11:23 Wib