Busyro Muqoddas: Oligarki politik bergantung kultur parpol

id Busyro muqoddas, pilkada, oligarki politik,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara sumsel hari ini, palembang hari in

Busyro Muqoddas: Oligarki politik bergantung kultur parpol

Ketua bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa (28/1/2020). (ANTARA/Anom Prihantoro)

Jakarta (ANTARA) - Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai keberadaan oligarki politik sebenarnya tergantung pada kultur yang ada di masing-masing partai politik.

"Oligarki politik tergantung kultur politik yang dianut masing-masing parpol," kata Busyro, saat diskusi publik virtual LHKP Muhammadiyah bertema "Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal", Rabu.

Menurut Busyro, selama masing-masing parpol masih mengidap nepotisme, dinasti, dan feodalisme baru yang terus diperbarui dan diperkuat, maka akan sulit terjadinya demokrasi di tubuh parpol tersebut.

Baca juga: Komnas HAM nilai praktik oligarki pilkada bertentangan dengan HAM

Jika demokrasi saja sulit diwujudkan dalam tubuh parpol, Busyro mempertanyakan kemampuan parpol tersebut untuk menghadirkan demokrasi kepada rakyat.

"Ketika di dalam tubuh parpol sulit sekali ada terjadi demokrasi, apakah kita bisa berharap parpol tersebut mewujudkan demokrasi kepada publik," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Sejauh ini, kata Busyro, kalangan parpol tidak melakukan pendidikan yang mencerahkan terhadap rakyat, namun malah memunculkan oligarki dan dinasti politik.

Baca juga: Akademisi setuju oligarki politik harus dilawan

Baca juga: Oligarki partai dan strategi "Dua Kaki" pilkada


Bahkan, ia juga mengakui sulitnya mengandalkan peran kontrol dari DPRD terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah karena dominasi parpol tertentu yang mempengaruhi peran pengawasan legislatif.

Namun, Busyro masih berharap pada peran perguruan tinggi untuk mengedukasi masyarakat, termasuk mengawal kepala daerah terpilih agar menepati janji-janji politiknya.

Apalagi, kata Busyro, Persyarikatan Muhammadiyah memiliki setidaknya 174 perguruan tinggi yang bisa dilibatkan dalam peranan tersebut.

Baca juga: Pengamat: pilkada melalui DPRD akan memunculkan oligarki lokal
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar