Yogyakarta (ANTARA Sumsel) - Pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan memunculkan oligarki lokal yang berpotensi memonopoli kekuasaan daerah, kata pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Nikolaus Loy.
"Yang paling berbahaya dalam Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD adalah akan terjadi penguatan oligarki lokal. Segala kebijakan di daerah akan dimonopoli kelompok-kelompok tertentu, sementara masyarakat akan kesulitan mengontrolnya," kata Nikolaus di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, pemilihan melalui DPRD jelas menggambarkan kemunduran dalam praktik berdemokrasi, karena pada 2005 praktik pemilihan kepala daerah telah mengalami kemajuan dengan memunculkan terobosan pemilihan langsung.
"Kalau memang dikehendaki, itu jelas langkah mundur," ucap dia.
Pelaksanaan pilkada langsung, menurut dia, telah terbukti memunculkan pemimpin yang sesuai dengan referensi rakyat. Contoh keberhasilan pilkada langsung, yakni dengan munculnya pemimpin progresif seperti Tri Rismaharani (Wali Kota Surabaya), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Joko Widodo (Wali Kota Solo/Gubernur DKI Jakarta, Presiden terpilih) Basuki Tjahaja Purnama (Bupati Belitung Timur).
"Saya kira pemimpin-pemimpin seperti itu hanya bisa muncul melalui pilkada langsung," ujar dia.
Menurut dia, pilkada langsung selama ini telah membuat jarak akuntabilitas antara pemimpin lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat.
Bupati/wali kota, kata dia, harus berperan sebagai pemimpin yang paling mengetahui kondisi masyarakat di tingkat lokal. Mereka perlu memperhitungkan aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan.
"Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan kontrol dari masyarakat, dan kalau tidak dipilih langsung maka akan sulit melakukannya," tuturnya.
Sementara itu, kata dia, persoalan yang kerap terjadi dalam pilkada, seperti politik uang, seharusnya menjadi tugas bersama mencari solusi dengan menegakkan peraturan.
"Bukan lantas dijadikan alasan untuk mengubah pola pemilihannya, dari langsung menjadi tidak langsung, karena pilkada melalui DPRD bukan tidak mungkin justru 'perputaran uangnya' semakin menguat," kata dia.
Dalam mempersiapkan kandidat dalam pilkada yang baik justru, kata dia, seharusnya parpol yang berbenah, dengan menyempurnakan kaderisasi. "Kalau internal parpolnya yang buruk, jangan kemudian hanya ingin instan saja dengan mengubah pola pilkadanya," tukas dia.
Pengamat: pilkada melalui DPRD akan memunculkan oligarki lokal
...Yang paling berbahaya dalam Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD adalah akan terjadi penguatan oligarki lokal. Segala kebijakan di daerah akan dimonopoli kelompok-kelompok tertentu...
