Sumsel minta BPS perhitungkan produksi padi di lahan kawasan hutan

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung produksi padi secara menyeluruh hingga penggunaan lahan pertanian di kawasan hutan maupun perkebunan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Ilfantria di Palembang, Selasa, mengatakan sesuai SK Kementerian ATR/BPN 2019 diketahui lahan-lahan tersebut bukan termasuk lahan baku sawah.

Padahal, kata dia, potensi produksi padi di kawasan tersebut mampu berkontribusi terhadap angka total produksi padi provinsi itu.

“Namun sayangnya, lahan baku sawah di kawasan hutan, bantaran sungai atau di lahan perkebunan yang punya HGU (hak guna usaha) tidak dihitung. Tetapi kan produksinya bisa dihitung,” kata dia.

Menurut Ilfantria, pemprov menilai BPS dan Kementerian ATR/BPN tidak memotret pertanian padi yang berada di kawasan-kawasan tersebut.

Ia mencontohkan terdapat sawah seluas 1.500 hektare di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Lantaran sawah tersebut berada di lahan HGU perkebunan, luas dan produksi sawah tersebut tidak terdata.

“Padahal kalau kita hitung produktivitas terendah saja, sawah itu bisa memproduksi 6.000 ton padi. Kan lumayan untuk menambah angka produksi padi Sumsel,” kata dia.

Ilfantria melanjutkan ada pula sawah padi yang menjadi tanaman sela di areal kebun kelapa di kabupaten tersebut.

Sementara itu Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih mengatakan lembaganya menghitung angka produksi dan luas panen berdasarkan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

“BPS sifatnya menunggu karena yang memverifikasi adalah Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengambil sampel-sampel berdasarkan jenis sawah, ada sawah irigasi, tadah hujan dan padi ladang,” kata dia.

Berdasarkan data BPS Sumatra Selatan produksi padi di provinsi itu tercatat sebanyak 2,6 juta ton gabah kering giling pada 2019 atau turun 13,05 persen dibanding 2018.