Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama menyiapkan program kontra-radikalisasi sambil menunggu keputusan Presiden Joko Widodo terkait sikap Pemerintah terhadap ratusan warga negara Indonesia (WNI) bekas simpatisan kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) yang ingin kembali ke Indonesia.
“Kalau dari Kemenag, kami lebih fokus pada kontra-radikalisasi, artinya bagaimana kami menyiapkan program-program dari hulunya, bukan hilir,” kata Zainut usai rapat internal dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.
Program kontra-radikalisasi tersebut, lanjut Zainut, antara lain mengutamakan pada pendidikan kebangsaan dan penanaman pemahaman dalam beragama yang moderat.
“Ya melalui program pendidikan, kemudian penanaman nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan moderasi beragama, itu fokus kami. Sedangkan untuk deradikalisasi, itu di BNPT,” tambahnya.
Terkait keinginan ratusan WNI, yang bergabung dengan ISIS, untuk kembali ke Indonesia, Zainut mengatakan pihaknya masih melakukan kajian tentang dampak kepulangan mereka bagi keberlangsungan hidup antarumat beragama di Indonesia.
“Kami juga masih melakukan kajian, karena kami belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari BNPT. Kami juga masih menunggu,” katanya.
Pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah akan menerima ratusan eks-simpatisan ISIS yang ingin kembali menjadi WNI setelah berperang membela kelompok militan ekstremis tersebut.
Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya belum bisa memutuskan sikap Pemerintah Indonesia terhadap para kombatan ISIS tersebut. Namun, secara implisit, Presiden Jokowi tidak ingin eks-anggota ISIS itu kembali menjadi WNI.
“Ya kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih (akan) dirataskan,” kata Presiden.
Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan rencana pemulangan WNI eks-ISIS itu harus dikaji dengan baik, termasuk program deradikalisasi apabila Pemerintah memutuskan menerima mereka kembali.
“Itu masih dibincangkan, karena itu masih dalam pengkajian. Jadi belum ada kesimpulan seperti apa. Tentu, kalau akan dipulangkan, itu seperti apa, caranya bagaimana; itu masih dibahas,” kata Wapres di Jakarta, Rabu (5/2).
Berita Terkait
Eks Kepala Rutan KPK minta maaf terbuka soal pungli di Rutan
Rabu, 17 April 2024 20:18 Wib
Pemkab Muba bangun puskesmas di desa eks transmigrasi
Kamis, 4 April 2024 23:52 Wib
Investasi fiktif, KPK panggil eks Dirut Taspen Iqbal Latanro
Selasa, 2 April 2024 13:55 Wib
Muhammadiyah bagi kado Ramadhan pada mualaf pengungsi eks Timor Leste
Minggu, 31 Maret 2024 22:09 Wib
Eks penyidik KPK: 15 tersangka jadi hari kelam pemberantasan korupsi
Sabtu, 16 Maret 2024 11:22 Wib
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun
Senin, 12 Februari 2024 16:14 Wib
KPK segera sidangkan eks Mentan SYL
Rabu, 7 Februari 2024 16:37 Wib
SYL jalani pemeriksaan konfrontasi di Bareskrim Kamis
Kamis, 11 Januari 2024 11:01 Wib