Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan perayaan Tahun Baru Imlek bisa dijadikan momentum untuk secara bersama-sama membangkitkan kesadaran pentingnya toleransi di antara sesama anak bangsa.
"Perayaan Tahun Baru Imlek diharapkan lebih mengentalkan keyakinan pentingnya keberagaman di Indonesia," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, keberagaman lebih dari sekadar kekayaan nasional, namun sudah merupakan roh bagi bangsa ini.
"Pada gilirannya, Tahun Baru Imlek tak hanya menjadi perayaan bagi saudara-saudara kita keturunan Tionghoa, namun juga seluruh elemen bangsa," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan pentingnya merenungkan bersama bahwa dalam dinamika Pemilu serentak 2019 telah membuat polarisasi yang tajam di tengah masyarakat.
Menurut Bamsoet, setiap perbedaan menjadikan perdebatan, politik identitas dan sikap- sikap intoleran semakin mengemuka.
Dia menjelaskan, saat itu di tingkat masyarakat sempat muncul kekhawatiran tentang masa depan kebersatuan bangsa di rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Di beberapa daerah tertentu ada yang mengeluhkan bahwa kelompok primordialnya diperlakukan tidak adil, tetapi pandangan itu ditolak oleh kelompok lain dengan mengatakan justru pihaknyalah yang diperlakukan tidak adil," katanya.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk terus merawat kebhinnekaan bangsa dalam bingkai Pancasila.
Berita Terkait
BMKG: Sistem informasi hidro-meteorologi RI layak jadi percontohan
Rabu, 24 April 2024 8:12 Wib
KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih pada Rabu
Senin, 22 April 2024 17:05 Wib
Bawaslu RI: Penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 11:33 Wib
Analis: Konflik Iran-Israel berpotensi ganggu pertumbuhan ekonomi RI
Kamis, 18 April 2024 13:10 Wib
KPU sebut penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undang
Senin, 15 April 2024 19:45 Wib
RI resmi beli dua unit kapal selam Prancis, produksinya di PT PAL
Jumat, 5 April 2024 2:05 Wib
Dini: Menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 11:13 Wib
Wacana ibu kota legislatif, pakar sebut lebih baik fokus pindah IKN
Senin, 1 April 2024 9:35 Wib