Presiden tak mau Indonesia terjebak negara berpenghasilan menengah

id joko widodo,capres,penghasilan indonesia,Menteri Bappenas,negara berpenghasil menengah,Rencana Kerja Pemerintah,Jokowi-Ma'ruf

Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Joko Susilo)

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo tidak ingin Indonesia terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah seperti dialami banyak negara lain.

"Kita tak mau terjebak pada middle income trap, negara lain banyak yang terjebak, kita tidak seperti mereka," kata Jokowi ketika menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha kepada Jokowi-Ma'ruf di Istora GBK Senayan Jakarta, Kamis malam.

Ia menyebutkan pemerintah harus menggeser strategi pembangunan dengan konsentrasi pada pembangunan SDM.

"Pembangunan infrastruktur tetap jalan, namun pembangunan SDM mutlak kita lakukan," katanya.

Menurut dia kunci untuk lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah adalah adanya infrastruktur yang siap, pembangunan SDM secara nyata dan reformasi struktural baik kelembagaan maupun penyederhanaan aturan.

"Kalau tiga ini tidak dikerjakan secara konkret, kita akan terjebak pada middle income trap," katanya.

Sebab itu, lanjut dia, ke depan pemerintah akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau hingga mahasiswa.

Selama ini hanya ada KIP untuk SD hingga SMA/SMK. Tahun 2019 akan diperluas hingga mahasiswa atau KIP kuliah.

"Akan ada KIP kuliah, anak anak yang tak mampu bisa kuliah di dalam maupun luar negeri," katanya.

Menurut dia, pemerintah juga akan mengeluarkan Kartu Prakerja. Kartu ini diberikan kepada lulusan SMA, SMK, akademi, universitas yang ingin masuk ke dunia kerja.

"Mereka akan kita training dan beri pelatihan sehingga siap masuk dunia industri. Itu gratis dibiayai negara dan untuk mendorong orang senang masuk kita berikan insentif honor dalam kartu termasuk yang terkena PHK," kata Jokowi.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan Indonesia pada 2020 antara lain adalah naik dari kelompok negara berpenghasilan menengah menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah atas.

"Karena masih pada siklus yang sangat awal dalam pembahasaan pokok pokok kebijakan ekonomi 2020, jadi kita tadi menyampaikan apa tantangan-tantangan pembangunan kita, umpamanya apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Indonesia maju dari middle income country menjadi negara yang upper middle income country," kata Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (6/3/2019)

Menkeu menjelaskan dalam sidang kabinet paripurna itu, dirinya menyampaikan kepada presiden dan wapres serta kabinet mengenai rancangan kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal 2020, sesuai dengan siklus persiapan RAPBN 2020.

"Jadi tadi yang dibahas mengenai bagaimana pandangan jangka menengah panjang yang dipresentasikan Menteri Bappenas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RPJMN, arahnya dan pondasi dasarnya yang akan dijadikan landasan untuk menyusun RAPBN 2020," katanya.
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar