"ISPO mulai diakui Europe Sustainable Palm Oil (ESPO) sebagai sertifikasi untuk usaha minyak sawit berkelanjutan," katanya pada konferensi internasional 14th Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) & 2019 Outlook, di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Ia memperlihatkan dalam progress report ESPO, jumlah lahan sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO pada 2017 dicantumkan sebesar 2,1 juta hektare.
Sementara itu, jumlah lahan yang memiliki sertifikat RSPO ( Roundtable Sustainable Palm Oil) mencapai 2,51 juta hektare dan MSPO (Malaysia Sustainable Palm Oil) sebesar 518.793 hektare.
"Melihat data itu jumlah lahan sawit yang memiliki sertifikasi berkelanjutan di Indonesia cukup besar," kata Azis.
Namun jumlah itu relatif masih kecil dibandingkan total lahan kelapa sawit yang mencapai sekitar 14 juta hektare di Indonesia.
Selain itu dari jumlah sertifikasi yang dikeluarkan pun terbilang sedikit.
Azis menyebutkan sampai Oktober 2018 total entitas mendaftar sertifikasi ISPO baru 675 unit terdiri dari 663 perusahaan, tujuh petani plasma, dan lima petani swadaya.
"Sampai sat ini kami telah menerima 545 laporan audit, 508 sudah terverifikasi dan yang telah mendapat sertifikasi 413 terdiri dari 407 perusahaan, tiga petani plasma dan tiga petani swadaya," katanya.
Jumlah tersebut, masih sangat sedikit, kata dia, dibandingkan ribuan entitas yang terlibat dalam industri kelapa sawit nasional.
Berdasarkan data Sekretariat ISPO, sejak mandatori ISPO pada 2011 hingga 30 Oktober 2018 baru 2,349 juta hektare lahan sawit yang tersertifikasu dengan total produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 10,2 juta ton per tahun.
Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud menyakinkan peserta IPOC yang terdiri dari pelaku bisnis minyak sawit, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dunia bahwa sertifikasi yang digagas Indonesia, ISPO, sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Kami dapat memastikan bahwa ISPO merupakan jaminan standar pembangunan industri minyak sawit berkelanjutan kami mulai sekarang sampai akhir nanti," katanya.
Ia memperlihatkan dalam progress report ESPO, jumlah lahan sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO pada 2017 dicantumkan sebesar 2,1 juta hektare.
Sementara itu, jumlah lahan yang memiliki sertifikat RSPO ( Roundtable Sustainable Palm Oil) mencapai 2,51 juta hektare dan MSPO (Malaysia Sustainable Palm Oil) sebesar 518.793 hektare.
"Melihat data itu jumlah lahan sawit yang memiliki sertifikasi berkelanjutan di Indonesia cukup besar," kata Azis.
Namun jumlah itu relatif masih kecil dibandingkan total lahan kelapa sawit yang mencapai sekitar 14 juta hektare di Indonesia.
Selain itu dari jumlah sertifikasi yang dikeluarkan pun terbilang sedikit.
Azis menyebutkan sampai Oktober 2018 total entitas mendaftar sertifikasi ISPO baru 675 unit terdiri dari 663 perusahaan, tujuh petani plasma, dan lima petani swadaya.
"Sampai sat ini kami telah menerima 545 laporan audit, 508 sudah terverifikasi dan yang telah mendapat sertifikasi 413 terdiri dari 407 perusahaan, tiga petani plasma dan tiga petani swadaya," katanya.
Jumlah tersebut, masih sangat sedikit, kata dia, dibandingkan ribuan entitas yang terlibat dalam industri kelapa sawit nasional.
Berdasarkan data Sekretariat ISPO, sejak mandatori ISPO pada 2011 hingga 30 Oktober 2018 baru 2,349 juta hektare lahan sawit yang tersertifikasu dengan total produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 10,2 juta ton per tahun.
Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud menyakinkan peserta IPOC yang terdiri dari pelaku bisnis minyak sawit, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dunia bahwa sertifikasi yang digagas Indonesia, ISPO, sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Kami dapat memastikan bahwa ISPO merupakan jaminan standar pembangunan industri minyak sawit berkelanjutan kami mulai sekarang sampai akhir nanti," katanya.
