Defisit BPJS Kesehatan Palembang capai Rp470 miliar

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palembang mengalami defisit anggaran senilai Rp470 miliar selama sembilan bulan terakhir yang mayoritas berasal dari ketidakpatuhan peserta mandiri membayar iuran.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Andi Ashar di Palembang, Kamis, mengatakan penerimaan iuran baik dari peserta mandiri maupun badan usaha ternyata belum mampu menutupi biaya pelayanan kesehatan yang harus dikeluarkan badan tersebut.

"Total penerimaan iuran kami di Palembang senilai Rp250 miliar sementara biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp720 miliar," kata dia.

Andi merinci pihaknya seharusnya menerima iuran dari peserta mandiri senilai Rp136 miliar namun yang diterima hanya Rp80 miliar.

Ia berharap kesadaran masyarakat untuk patuh membayar iuran meningkat sehingga bisa mengurangi defisit yang terus dialami badan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN) itu.

"Jangan bayar iuran saat sakit saja, sebab ada konsekuensi yang harus diterima peserta kalau tidak aktif, yakni terkena denda pelayanan. Kalau tidak mau atau lupa membayar, ya tinggal minta auto debet di rekening bank peserta," kata dia.

Sementara untuk peserta badan usaha, kata Andi, sejauh ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik. BPJS Kesehatan mencatat tingkat kepatuhan peserta badan usaha mencapai 98,9 persen setelah diberlakukan sistem post payment.

Terkait jumlah kepesertaan, dia mengemukakan, peserta JKN di Kota Palembang tercatat paling tinggi dibanding daerah lain di Sumsel, yakni 83 persen dari total penduduk atau sebanyak 1,29 juta jiwa.

"Persentasenya paling tinggi di cabang kami, sedikit lagi bisa mencapai UHC (universal health coverage) sebesar 90 persen," kata dia.

Seiring penambahan kepesertaan di Palembang, BPJS menilai perlu adanya tambahan fasilitas kesehatan tingkat 1 sebanyak 8 unit.

"Peserta bertambah terus, jadi kita kurang 8 faskes tingkat 1 supaya tidak terjadi penumpukan pasien," kata dia.