Palembang (ANTARA News Sumsel) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo mengaku ingin penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Selatan berjalan transparan dan akuntabel, serta bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"SMA dan SMK baru masuk tahun lalu ditangan saya, Kalau kalian mengawal saya, saya pastikan bersih karena tes penerimaan peserta didik baru (PPDB) dibuka dan diawasi," kata Widodo saat menerima aksi unjuk rasa yang digelar Sriwjaya Corruption Whatch (SCW) Sumsel di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang, Rabu (25/7).
Widodo menegaskan, tiga hari lalu SMAN 6 Palembang di audit Irjen SMA, nanti hasil audit akan diumumkan. Ia menyambut baik pihak manapun yang mengawasi pendidikan di Sumsel.
"Tidak semua kepsek baik, tapi perlu investigasi. Terkait sangkaan, jika terbukti melakukan pungutan akan kami tindak dengan dipecat," tegas Widodo.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel juga mengaku saat ini pihaknya dalam posisi dilematis.
"Saya mau orang kaya tidak sekolah negeri, karena mereka banyak uang jadi bisa bayar di sekolah swasta mana saja. Sekolah negeri itu harusnya untuk orang miskin. Hanya disini orang kaya berbondong-bondong mau menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Kalau di luar negeri, orang kaya malah menyekolahkan anaknya di sekolah swasta," jelasnya.
Widodo berharap tahun depan SMAN 5 , SMAN 3 dan SMAN 6 bisa mengikuti langkah dari SMAN 1 dan SMAN 17 Palembang dalam proses PPDB, dimana siswa yang diterima adalah siswa yang memiliki potensi akademik," tambahnya.
Dinas Pendidikan Sumsel di Demo
Sementara itu Sriwjaya Corruption Whatch (SCW) Sumsel yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel mendesak Kepala Disdik Sumsel memecat Kepala SMAN 6 yang terindikasi memungut uang sumbangan sarana kepada orang tua siswa sebesar Rp5.250.000
"Sumbangan itu kalau tidak disetujui Gubernur maka itu pungli. Jadi pungutan ini diskriminatif untuk anak berprestasi tapi tidak punya uang. Padahal ada dana BOS untuk biaya praktek dan lainnya, lalu dikemanakan dana BOS jika sekolah masih melakukan pungutan dalam bentuk sumbangan dana komite sekolah persiswa Rp5.250.000 dikali 350 siswa hingga mencapai uang Rp1,5 miliar. Orang tua siswa banyak yang keberatan membayar uang sumbangan karena ada yang bekerja sebagai ojek dan buruh lainnya," kata koordinator aksi Almi di Palembang, Rabu (25/7).
Pihaknya juga mempertanyakan program sekolah gratis di Sumsel. Sekolah menurut SCW menjadi ladang untuk mencari uang. Kepsek dan guru jalan- jalan keluar negeri, jangan sampai dana komite, diselewengkan untuk kepentingan pribadi guru.
Kadiknas Sumsel ingin sekolah transparan dan akuntabel
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo mendengar aspirasi Sriwjaya Corruption Whatch (SCW) Sumsel yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang, Rabu (25/7). (ANTARA News Sumsel/Deny Wahyudi/Erwin Matondang/18)
....Orang tua siswa banyak yang keberatan membayar uang sumbangan karena ada yang bekerja sebagai ojek dan buruh lainnya....
