"Kami sudah tiga hari terakhir menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) para paslon Wali Kota Palembang mapun paslon Gubernur Sumsel yang melanggar aturan PKPU nomer 4 tahun 2017 tentang kampanye, dimana banyak APK calon yang tempatnya tidak difasilitasi KPU, sedangkan yang difasilitasi berupa billboard, umbul-umbul, dan spanduk," Kata Ketua Panwaslu Kota Palembang M. Taufik saat menertibkan APK, Rabu (6/6) malam.
Pantauan antarasumsel.com para anggota Panwaslu dibantu petugas Satpol PP Kota Palembang menurunkan dan membongkar paksa banner, pamflet paslon yang menempel pada pohon-pohon, tiang listrik, tiang telepon dan halte di jalan-jalan protokol Kota Palembang.
Hasil penertiban tiga hari terakhir pihaknya sudah mencopot ribuan APK jenis banner, pamflet, poster paslon wali kota dan gubernur, diprediksi akan terus bertambah seiring dengan banyaknya temuan pelanggaran.
Dia menjelaskan pihaknya bersama Satpol PP akan terus menertibkan APK ilegal di semua wilayah sampai puncak masa tenang 24 Juni 2018 serta memberikan teguran kepada paslon atau tim kampanye jika melanggar.
"Kami menghimbau kepada paslon agar menurunkan sendiri APK yang tidak sesuai aturan KPU, kalau masih ada yang melanggar kami cabut paksa," Ujar M. Taufik.
Sementara Kepala Satpol PP Kota Palembang Alex Fernandus menambahkan pihaknya akan terus membantu Panwaslu menertibkan APK yang melanggar aturan KPU.
"Kami bersama Panwaslu Palembang terus menertibkan APK yang menempel di pohon, tiang listrik, tiang telepon, selain itu penertiban sengaja pada malam hari agar tidak menimbulkan kemacetan," tambah Alex Fernandus.
