Bengkulu (Antarasumsel.com) - Kongres Rakyat Bengkulu yang difasilitasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) setempat menjadi ajang curah aspirasi permasalahan lingkungan serta pengelolaaan sumber daya alam yang dihadapi masyarakat berbagai wilayah di provinsi ini.
"Kami minta pemerintah mencabut izin kuasa pertambangan PT Famiaterdio Nagara yang sudah berhenti beroperasi beberapa tahun ini," kata Haliin, warga Desa Penago Baru, Kabupaten Seluma di Bengkulu, Selasa.
Saat sesi dialog bersama Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, masyarakat secara bergiliran menyampaikan persoalan lingkungan dan konflik pengelolaan sumber daya alam yang mereka hadapi.
Warga dua desa yang bertetangga, Penago Baru dan Rawa Indah menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kelestarian pesisir dari ancaman eksploitasi tambang biji besi seluas lebih 3.000 hektare.
"Masih ada perusahaan lain yang mengincar area pertambangan sekitar desa kami, padahal izin tambang yang ada belum dicabut," kata dia.
Sedangkan masyarakat Desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Ilir, Kabupaten Kaur menyampaikan kegelisahan terkait operasi galian C di sepanjang aliran Sungai Padang Guci.
Anhadir, warga Desa Air Kering mengatakan pengerukan pasir dan batu koral dari dalam sungai itu membuat permukaan air menurun sehingga air mulai tak sampai ke sawah-sawah warga.
Sementara warga Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluhkan dugaan pencemaran Sungai Selali akibat pembuangan limbah pabrik pengolah biji sawit oleh PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS).
"Saat kemarau, aliran Sungai Selali dimanfaatkan warga untuk sumber air minum dan kebutuhan lain. Tapi sekarang tidak bisa lagi sejak pabrik sawit beroperasi," kata Jerly Biterfin, warga Desa Pasar Pino.
Sementara warga lima desa di Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, meminta pemerintah mempercepat program reforma agraria untuk menuntaskan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan di wilayah mereka.
"Sejak perusahaan Way Sebayur beroperasi, kami sudah menggarap lahan di sana, tapi tiba-tiba kebun kami masuk HGU PT Sandabi Indah Lestari," Koordinator Petani Seluma Bersatu, Osian Pakpahan.
Ia mengatakan saat ini masyarakat masih menguasai lahan pertanian dengan luas sekira 1.000 hektare yang diklaim perusahaan bagian dari HGU mereka.
Menanggapi aspirasi para warga itu, Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah meminta penyelenggara yakni Walhi Bengkulu mendokumentasi aspirasi masyarakat peserta kongres dan diserahkan ke pemerintah daerah.
"Aspirasi dan keluhan masyarakat ini didokumentasi lalu nanti kita bahas bersama tim," kata Rohidin.
Kongres dengan tema "Mempertegas Posisi Tawar Rakyat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Lestari" juga diisi pementasan seni dan budaya serta pameran produk olahan masyarakat Bengkulu, seperti bubuk kopi.
Kongres rakyat Bengkulu jadi ajang curah aspirasi
Kongres rakyat dialog dengan Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. (ANTARA/Helti)
