Pusat bantu Tanjabtim bangunan infrastruktur desa

id infrastruktur, pusat, bantu, bangun infrastruktur, desa, tanjabtim

Pusat bantu Tanjabtim bangunan infrastruktur desa

Ilustrasi - Pembangunan jalan. (Foto Antarasumsel.com/13/Feny Sely/Aw)

...Dengan bantuan itu, masing-masing desa akan menerima Rp250 juta untuk membangun infrastruktur...
Jambi (ANTARA Sumsel) - Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar Rp15,5 miliar kepada Kabupaten Tanjung Jabung Timir, Jambi, untuk pembangunan infrastruktur di 62 desa di daerah itu.
         
"Dengan bantuan itu, masing-masing desa akan menerima Rp250 juta untuk membangun infrastruktur," kata anggota DPR RI, H. Bakri saat sosialisasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4IP) di Muarasabak, ibukota Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), akhir pekan ini.
         
Program ini, katanya, merupakan program pemerintah pusat bersama DPR RI yang sudah berjalan sejak tahun 2009. Dana sebesar Rp 250 juta itu akan dipotong Rp5 juta sebagai dana pendamping, dan ini bersifat resmi.
         
Sebenarnya langkah awal sosialisasi P4IP karena memang harus dilakukan kepada seluruh kades. Setelah dilakukan secara teknis di masing-masing desa, nantinya dibawa ke musyawarah desa.
         
Melalui musyawarah akan dibentuk ketua organisasi masyarakat setempat, karena sifatnya padat karya maka di desa yang mengerjakan.
         
Ia mengatakan, karena programnya P4IP maka harus bersifat infrastruktur seperti jalan setapak, pembukaan jalan baru, penimbunan, irigasi dan sumur bor, kalau pembangunan gedung tidak diperbolehkan.
         
Khusus Kabupaten Tanjabtim diperlukan perlakuan khusus, sebab sebagian besar wilayahnya berupa gambut, sehingga bila hanya mengandalkan APBD tidak akan cukup.
         
Sementara Bupati Tanjung Jabung Timur Zumi Zola Zulkifli menyambut positif kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat itu, dan pihaknya saat ini terus turun ke desa-desa untuk mendengar aspirasi dari kepala desa.
         
Ia mengakui sebagai daerah berawa-rawa, keluhan terbesar salah satunya air minum, apalagi infrastruktur penyediaan air bersih bisa menelan biaya mencapai ratusan miliar rupiah.
         
"Kalau kita hanya mengandalkan APBD, sangat berat. Belum lagi kebutuhan lain. Karena itu tujuan program ini bukanlah untuk memberikan dana, tapi untuk memandirikan masyarakat itu," katanya.