Kekurangan dana pembangunan fasilitas Seag masuk hibah

Palembang, (ANTARA News) - Kekurangan dana anggaran untuk pembangunan tiga fasilitas pertandingan (venues) SEA Games XXVI di kawasan Jakabaring Palembang, dimasukkan dalam anggaran dana hibah rancangan APBD Sumatera Selatan tahun 2012.

Dana untuk pembangunan tiga venues SEA Games XXVI sebesar Rp324 miliar itu adalah pagu anggaran, kata anggota Badan Anggaran DPRD Sumsel, Agus Sutikno di Palembang, Kamis.

Menurut dia, angka Rp324 miliar untuk pembangunan venues itu adalah pagu anggaran, nanti pencairannya berapa besar tergantung dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jadi, angka sebesar Rp324 miliar itu adalah pagu anggaran dan tidak mesti harus dihabiskan, tetapi disesuaikan dengan hasil audit, katanya.

Ia mengatakan, kalau hasil audit pembangunan tiga venues olahraga tersebut misalnya sebesar Rp170 miliar, maka hanya itu yang dibayarkan.

Untuk hibah sendiri syaratnya harus ada naskah hibah, karena itu merea masih menunggu surat Dirjen Keuangan Daerah tentang hibah venues tersebut, ujar dia.

Ia menyatakan, dari informasi pihak eksekutif hibah itu kepada tiga venues yakni stadion atletik, aquatik dan menembak nanti asetnya dikembalikan lagi ke pemerintah provinsi sebagai hibah.

Pemerintah itu tidak hanya pemberi hibah, tetapi juga bisa penerima hibah, kata Agus yang juga anggota Komisi III DPRD Sumsel membidangi keuangan tersebut.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menuturkan, di dalam Permendagri 32 tahun 2011 tentang hibah, tidak diberikan berturut-turut, kemudian hibah bisa diberikan kepada pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok masyarakat, tetapi harus ada naskah hibah daerah.

Sementara mengenai peruntukkannya, bisa untuk apa saja termasuk digunakan membiayai pembangunan tiga venues itu, katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, MA Gantada menyatakan, untuk anggaran venues itu belum dibahas, karena pada hari ini baru membahas pendapatan daerah.

Mungkin, Jumat (25/11) kekurangan dana pembangunan venues SEA Games itu baru dibahas, demikian pimpinan DPRD Sumsel. (ANT/KR-SUS)