Masyarakat OKI berharap bisa cetak sawah baru

Palembang (ANTARA Sumsel) - Masyarakat Desa Pulau Beruang, Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan yang mempunyai tanah seluas 3.000 hektare berharap bisa untuk cetak sawah baru, tetapi kader Partai Nasdem mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

"Kita ingin tanah itu untuk cetak sawah baru, karena ini milik masyarakat Desa Pulau Beruang yang sudah ada sejak desa tersebut berdiri tahun 1877," kata Ketua LSM Sumber Daya Alam (SDA) Watch Dedek Chaniago mewakili masyarakat Desa Pulau Beruang di Palembang, Rabu.

Menurut dia, wakil rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dari Partai Nasdem, Subhan mengklaim kepemilikan tanah seluas 3.000 hektare itu.

Ia menuturkan, sebenarnya masyarakat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini seperti bertemu secara nonformal dengan Subhan. Namun, yang bersangkutan tetap bersikeras mempertahankan tanah tersebut.

"Kemudian kami angkat secara formal dengan meminta difasilitasi Camat Tulung Selapan, tapi yang bersangkutan juga tidak datang hingga tiga kali. Selanjutnya kami minta difasilitasi Asisten I Pemkab OKI, namun tetap saja dia tidak datang," tutur Dedek didampingi Ormas Gerakan Tani Sumsel Anggi Setiawan dan pengacara Rizal Lubis.

Ia menyatakan, tidak hanya itu saja, masyarakat juga pada 8 Juni 2016 melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD OKI dan ditemui Ketua DPRD dan Wakil Bupati OKI.

Selanjutnya melaporkan persoalan ini ke Ketua DPD Partai Nasdem OKI, tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya.

"Oleh karena itu, akhirnya kami angkat persoalan ini ke Provinsi Sumsel dan juga ke DPW Partai Nasdem bahwa kader mereka di DPRD OKI, Subhan supaya dipecat, karena tidak mengayomi, tidak peduli dan tidak berpihak pada rakyat," ujarnya.

Kalau sampai tidak ada tindak lanjut, maka pihaknya akan memperjuangkan ini ke pusat, katanya.

Sementara, Ketua DPD Partai Nasdem OKI, Salahudin Djakfar menyatakan, terkait laporan dari warga Desa Pulau Beruang tersebut, pihaknya belum menerima laporan secara tertulis, tetapi kalau secara lisan sudah.

"Kami butuh laporan tertulis agar bisa dikaji. Begitu juga dari DPW Nasdem akan menindaklanjuti, setelah ada laporan tertulis," katanya.