PNS ikut "bermain" dalam Pilkada akan ditindak

Musirawas Utara (ANTARA Sumsel) - Pegawai negeri sipil yang ikut "bermain" dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Desember 2015, akan dikenakan tindakan sanksi disiplin dan bila perlu dipecat dari jabatannya.

Apa lagi membuat provokasi dan menjadi tim sukses yang mengarah pada perpecahan dan mengganggu jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut, kata Penjabat Bupati Musirawas Utara (Muratara) H Agus Yudiantoro di Musirawas Utara, Sabtu.

"Saya mengharapkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) netral dan tidak berpihak pada salah satu calon bupati, apa lagi memancing atau mendorong suasana yang kondusif menjadi tidak aman," katanya.

Hal itu diungkapkannya setelah melihat perkembangan menjelang Pilkada Bupati pertama di Muratara banyak PNS yang cenderung ikut berperan dalam Pilkada tersebut dan akan terjadi pengkotak-kotakan.

"Saya sendiri tidak akan mencalonkan diri dan seluruh PNS harus netral, apa lagi di wilayah itu sekarang sedang kondusif," ujarnya.

Sebagai PNS putra daerah mulailah terapkan bekerja dengan niat yang tulus, supaya bisa memajukan wilayah Kabupaten Muratara kedepan.

Kalau para PNS netral masyarakat dalam menentukan pilihan bisa mewakili hati nurani, bukan paksaan buah dari provokasi.

Sebagai penjabat Bupati, dirinya telah memberikan contoh untuk tidak berpolitik, dengan demikian para camat dan kepala desa tidak ikut-ikutan berpolitik, siapapun Bupati Muratara nanti biarkan masyarakat yang memilih sesuai hati nuraninya, jelasnya.

Anggota DPRD Muratara I Wayan Kocap mengatakan, Pilkada Bupati pertama di wilayah itu harus dikawal ketat dan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita jangan memecah belah isu antara putra daerah dan non kader dari luar, siapa pun yang dipilih masyarakat nanti tidak dipermasalahkan yang penting bisa membangun Muratara lebih maju," ucapnya.

Saat ini sudah bermunculan calon bupati, baik berasal dari tokoh masyarakat, mantan pejabat dan politisi, dalam pertarungan Desember 2015 jangan sampai mengorbankan masyarakat awam, ujarnya.