Pemkab OKI terima 16 sertifikat aset daerah dari BPN

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menerima sejumlah 16 sertifikat tanah dan bangunan yang menjadi aset daerah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sertifikasi aset daerah memang menjadi salah satu fokus bersama, berkat kerjasama yang baik Pemkab OKI dan Kantor BPN OKI sudah ratusan sertipikat aset pemda yang telah berhasil disertifikasi, dan hari ini kembali menerima 16 sertifikat tambahan," kata Pj Bupati OKI Asmar Wijayad dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Jumat.

Ia menjelaskan sertifikasi aset merupakan upaya pencapaian monitoring center for prevention (MCP) atau program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana salah satu tema MCP KPK yaitu meminta Pemda melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah, salah satunya dengan menuntaskan proses sertifikasi aset daerah

"Sertifikasi bagian upaya melindungi aset agar tetap dilindungi negara. Semuanya ini bisa tercapai berkat kerja sama dan sinergi semua pihak, terimakasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam upaya ini," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten OKI Joni Efendi menjelaskan pihaknya sangat mendukung proses sertifikasi aset-aset tanah maupun bangunan yang dimiliki oleh Pemkab OKI.

"Hari ini kami serahkan 16 sertifikat yang terdiri dari aset tanah dan bangunan sekolah dasar, puskesmas, rumah dinas guru, pustu, puskesdes, tempat lelang karet, hingga kantor lurah milik Pemkab OKI," ujarnya.

Joni berkomitmen pihaknya akan terus menyelesaikan sertifikasi aset-aset Pemkab OKI yang masih dalam proses sertifikasi

"Jika ada usulan Pemkab OKI untuk sertifikasi aset akan segera diproses. Kami targetkan pada Tahun 2025 seluruh aset Pemkab OKI tuntas disertifikasi demi keamanan aset agar ke depan aset pemda aman, tidak terjadi konflik dan adanya kepastian," kata dia.