OKU Timur dukung percepatan digitalisasi daerah

id Teknologi digital, sistem digitalisasi, pertumbuhan ekonomi, Pemkab OKU Timur

OKU Timur dukung percepatan digitalisasi daerah

Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah dan jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa. (ANTARA/Diskominfo OKU Timur/23)

Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan mendukung percepatan digitalisasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Sebagai bentuk dukungan saya menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab OKU Timur untuk berkolaborasi melakukan langkah percepatan penerapan sistem digitalisasi," kata Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah di Martapura, Selasa.

Dia menjelaskan, dalam percepatan digitalisasi di wilayahnya salah satunya melalui inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital yang akan diterapkan oleh seluruh instansi jajarannya.

Menurut dia, kondisi geografis OKU Timur yang didominasi oleh wilayah pertanian dan perkebunan memang menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat digitalisasi.

Namun, kata dia, hal tersebut justru menjadi semangat tersendiri bagi Kabupaten OKU Timur untuk semaksimal mungkin menerapkan digitalisasi.

"Apalagi saat ini kami didukung aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun yang tentunya mempermudah pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang maksimal.

"Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan, bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah," ujarnya.

Bupati berharap pula dengan hadirnya digitalisasi daerah dapat mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, terutama di OKU Timur.

"Pemanfaatan teknologi digital ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah, termasuk untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri," ujarnya.