Palembang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada 2024 di Sumsel sebanyak 6.315.011 orang.
Ketua KPU Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya di Palembang, Selasa, mengatakan bahwa coklit data pemilih di Sumsel mencapai 99,1 persen atau sebanyak 6.315.011 orang dari total calon pemilih 6.320.524 orang.
"Sejauh ini progres coklit telah mencapai 99,91 persen, data yang belum tercoklit di antaranya adalah pemilih yang berada di wilayah perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin," katanya.
Andika mengatakan bahwa pantarlih telah menuntaskan pencoklitan di 16 daerah, tersisa satu daerah yang belum selesai, yakni Kota Palembang.
Berdasarkan data KPU Provinsi Sumsel hingga Senin (22/7), coklit di Kota Palembang baru mencapai 99,55 persen atau sebanyak 1.243.523 orang dari total calon pemilih 1.249.036 orang.
Akhir coklit, kata dia, ditentukan hingga 24 Juli atau sesuai masa tugas pantarlih.
Ketua KPU Provinsi Sumsel ini menuturkan bahwa warga yang sudah terdaftar bisa mengecek melalui website cekdptonline.kpu.go.id.
Untuk daerah yang sudah 100 persen melakukan coklit, terbanyak ada di Banyuasin yang mencapai 599.082 orang, Ogan Komering Ilir (OKI) 556.561 orang, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 492.922 orang, Musi Banyuasin 488.921 orang, dan Muara Enim 453.555 orang.
Berikutnya Lahat 316.942 orang, Ogan Ilir 311.025 orang, OKU Selatan 310.961 orang, Musi Rawas 304.981 orang, OKU 271.003 orang, Empat Lawang 258.528 orang, Lubuklinggau 168.984 orang, Prabumulih 144.664 orang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 144.402 orang, Musi Rawas Utara (Muratara) 139.914 orang, dan Pagar Alam 109.043 orang.
Pada kesempatan itu, dia mengungkapkan hal-hal yang menjadi tantangan Pilkada 2024, antara lain, jarak waktu pilkada yang terlalu dekat dengan Pemilu 2024.
"Kondisi cuaca yang tidak menentu juga akan menjadi tantangan. Selain itu, jarak konflik yang dekat dengan masyarakat karena ada pengelompokan secara politik dan potensi hoaks di media sosial," kata Andika.
