BP3MI Sumsel siaga lindungi pekerja migran dampak konflik Timur Tengah

Kamis, 5 Maret 2026 20:17 WIB

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sumatera Selatan Waydinsyah. ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri

Palembang (ANTARA) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan kesiapsiagaan untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) asal daerah itu menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Kepala BP3MI Sumsel Waydinsyah di Palembang, Selasa, mengatakan langkah antisipatif dilakukan sebagai respons terhadap potensi eskalasi konflik di kawasan tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini tidak terdapat PMI asal Sumsel yang tercatat bekerja di Iran, Israel maupun Amerika Serikat.

“Meski tidak ada PMI Sumsel yang bekerja di negara-negara tersebut, kami tetap melakukan langkah antisipatif jika terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah,” katanya.

Berdasarkan data BP3MI Sumsel pada periode 2024 hingga 2025, tercatat sebanyak 16 PMI asal Sumsel bekerja di beberapa negara di kawasan Timur Tengah, dengan negara tujuan antara lain Kuwait, Arab Saudi, Abu Dhabi, Dubai, dan Oman.

Pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi para PMI asal Sumsel yang bekerja di wilayah tersebut guna memastikan keselamatan mereka tetap terjaga. Apabila jika terjadi eskalasi konflik yang berdampak pada keamanan PMI, BP3MI siap memfasilitasi proses evakuasi dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri.

“Jika terjadi eskalasi perang di kawasan Timur Tengah, kami siap memfasilitasi jalur evakuasi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Keselamatan PMI menjadi prioritas utama kami,” jelasnya,

Selain itu, BP3MI Sumsel juga mengimbau keluarga PMI yang berada di kawasan terdampak konflik agar segera melapor kepada pihak berwenang. Pendataan tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses koordinasi serta langkah penanganan apabila situasi keamanan di negara tempat bekerja memburuk.

Pihaknya juga memperkuat komunikasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri guna memastikan jalur informasi dan bantuan tetap terbuka bagi PMI asal Sumsel.

“Kami menekankan keselamatan PMI tidak bisa ditawar. Antisipasi dini menjadi kunci agar mereka tetap terlindungi meski terjadi konflik di negara tempat mereka bekerja,” kata Waydinsyah.