Gubernur Herman Deru ajak Forkopimda sukeskan Pemilu 2024

id sumsel,kecurangan pemilu,pemilu 2024,forkopimda sumsel

Gubernur Herman Deru ajak Forkopimda sukeskan Pemilu 2024

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru di Palembang, Kamis (21/9/2023). (ANTARA/HO-Diskominfo Sumsel)

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengajak jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah itu untuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Peran Forkopimda telah memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara aman, adil, dan transparan. Maka dari itu, saya harapkan satu frekuensi dalam menyukseskan pemilu," kata Deru di Palembang, Kamis.

Ia mengatakan saat ini indeks kerawanan pemilu (IKP) Sumsel berada pada posisi 19 dari 21 provinsi di Indonesia. Namun fluktuasi kondisi politik sulit untuk dideteksi karena kemudahan penyebaran teknologi informasi melalui media sosial yang bisa disalahartikan oleh masyarakat.

"Maka dari itu, saya berharap jajaran Forkopimda selalu memperhatikan dan konsen dalam keamanan daerah agar tidak ada konflik. Bina koordinasi dengan semua pihak, dan jagalah citra provinsi zero konflik yang sudah baik," ujarnya.

Selan itu, Deru juga meminta jajaran Forkopimda Sumsel untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terkait dengan pemilu.

"Targetnya aman, hak pemilih terakomodasi, berjalan jujur dan adil, terpilih legislatif maupun pemimpin negara dan daerah yang sesuai harapan masyarakat. Saya minta terus update regulasi terakhir, koordinasi dengan bawaslu dan KPU," kata Deru.

Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Amrah menjelaskan potensi masalah Pemilu 2024 di Sumsel yakni pemenuhan keterwakilan perempuan pascaputusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 masih terdapat partai politik yang perwakilannya di bawah 30 persen.

Kemudian, pendirian tempat pemungutan suara (TPS) pada daerah tapal batas antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang kembali mencuat pascaterbitnya Permendagri 134 Tahun 2022 tentang batas daerah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, Provinsi Sumsel.

"Selain itu, penertiban alat peraga kampanye yang dipasang oleh calon legislatif. Oleh sebab itu, saya harap kolaborasi yang kuat antara KPU dan Bawaslu," kata dia.