Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan penyuluhan hukum serentak sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di tiga daerah dalam provinsi setempat.
Kegiatan penyuluhan hukum serentak itu dilakukan di enam titik dalam wilayah Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Ogan Komering Ulu (OKU), kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Kamis.
Menurut dia, penyuluhan hukum dilakukan secara serentak oleh penyuluh hukum Kemenkumham Sumsel dan dari pemberi bantuan hukum (PBH) daerah.
Pemberi bantuan hukum yang terlibat dalam kegiatan tersebut seperti dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Palembang yang melakukan sosialisasi di Kelurahan Bukit Sangkal dan Plaju Darat, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin di Desa Sungai Batang, serta Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja yang melakukan penyuluhan di Desa Battu Winangun.
Penyuluhan yang mengusung tema 'Arah Baru Pidana Indonesia' bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait KUHP nasional yang baru saja disahkan, guna mewujudkan kesadaran hukum nasional.
“KUHP adalah sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sehingga dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan melibatkan partisipasi aktif menggunakan paradigma hukum pidana modern yakni keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif," ujarnya.
Dia menjelaskan, keberhasilan atas perumusan KUHP baru tentu tidak berhenti sampai dengan diundangkannya saja, mengingat KUHP nasional baru berlaku pada 2026, sehingga terdapat masa transisi selama tiga tahun sebelum mulai diberlakukan.
Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami KUHP baru itu sendiri.
Kemenkumham Sumsel lakukan penyuluhan hukum di tiga daerah
Penyuluhan hukum (ANTARA/Yudi Abdullah/23)
