Palembang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan verifikasi faktual terhadap calon organisasi bantuan hukum (OBH) baru yang dijadikan mitra kerja sama dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu.
"Untuk melakukan verifikasi lapangan kepada calon OBH baru tahun ini diturunkan Tim Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Verifikasi dan Akreditasi," kata Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel Ave Maria Sihombing di Palembang, Kamis.
Kegiatan verifikasi lapangan itu beberapa hari terakhir dilakukan di OBH/LBH Samudera Ahkam Sriwijaya dan LBH Daun Salam.
Ave menjelaskan bahwa proses verifikasi dan akreditasi OBH tersebut terdiri atas lima tahapan, yakni pendaftaran, perbaikan kelengkapan dokumen, pemeriksaan faktual lapangan, rekomendasi kelompok kerja daerah (pokjada), dan verifikasi panitia verasi dan kelompok kerja pusat (pokjapus).
Berita Terkait
Pemprov Sumsel tetapkan UMP 2025 senilai Rp3,681.571
Rabu, 11 Desember 2024 23:17 Wib
Polda Sumsel dirikan pos pengamanan Tahun Baru di pusat keramaian
Rabu, 11 Desember 2024 16:41 Wib
BKHIT Sumsel operasi patuh karantina di pelabuhan penyeberangan TAA
Rabu, 11 Desember 2024 10:00 Wib
BKHIT Sumsel turunkan empat tim gelar operasi patuh karantina di pelabuhan TAA
Rabu, 11 Desember 2024 6:50 Wib
BULD DPD RI kumpukan data tata kelola pemdes di Unsri
Selasa, 10 Desember 2024 23:00 Wib
KAI Palembang salurkan Rp1,8 miliar program TJSL 2024
Selasa, 10 Desember 2024 22:30 Wib
LRT Sumsel tambah delapan perjalanan libur natal dan tahun baru
Selasa, 10 Desember 2024 21:50 Wib
DKPP periksa dugaan pelanggaran kode etik penyelanggara di Sumsel
Selasa, 10 Desember 2024 20:57 Wib