Kemenkumham Sumsel verifikasi faktual calon OBH layanan gratis

Palembang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan verifikasi faktual terhadap calon organisasi bantuan hukum (OBH) baru yang dijadikan mitra kerja sama dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu.

"Untuk melakukan verifikasi lapangan kepada calon OBH baru tahun ini diturunkan Tim Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Verifikasi dan Akreditasi," kata Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel Ave Maria Sihombing di Palembang, Kamis.

Kegiatan verifikasi lapangan itu beberapa hari terakhir dilakukan di OBH/LBH Samudera Ahkam Sriwijaya dan LBH Daun Salam.

Ave menjelaskan bahwa proses verifikasi dan akreditasi OBH tersebut terdiri atas lima tahapan, yakni pendaftaran, perbaikan kelengkapan dokumen, pemeriksaan faktual lapangan, rekomendasi kelompok kerja daerah (pokjada), dan verifikasi panitia verasi dan kelompok kerja pusat (pokjapus). “Pada pemeriksaan faktual lapangan itu, tim dari Kanwil Kemenkumham Sumsel melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen yang telah diunggah oleh calon OBH di aplikasi Sidbankum, juga melihat secara langsung sarana dan prasarana yang merupakan salah satu syarat menjadi OBH terakreditasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Kabid Hukum menjelaskan, dari pemeriksaan terhadap dua LBH baru tersebut didapatkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan kondisi di lapangan sudah sangat baik.

Namun masih ada beberapa catatan dari Tim Pokjada yang harus segera ditindaklanjuti agar kedua LBH tersebut lebih berpeluang lolos verifikasi pusat.

Dia menjelaskan, pemberian bantuan hukum telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Organisasi bantuan hukum yang akhirnya nanti terverifikasi akan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, ujar Kabid Hukum.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mendukung penuh pelaksanaan verifikasi dan akreditasi yang dihelat tahun ini.

"Saya berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan berpesan agar tak melupakan pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi dalam pengelolaan anggarannya," jelasnya.

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di tahun ini, lanjut Ilham, diharapkan dapat menjaring OBH baru yang berkualitas dan memperluas sebarannya di seluruh Indonesia.

Peningkatan jumlah dan sebaran OBH akan berimplikasi pada peningkatan penerima bantuan hukum, baik litigasi dan nonlitigasi.

"Program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel.