Pemprov Sumsel dukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 12 Mei 2026 17:41 WIB

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru saat diwawancarai di Palembang, Selasa (12/5/2026). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan mendata lebih dari 2,8 juta rumah tangga di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan sensus ekonomi tersebut menjadi langkah penting untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

"Hari ini kita baru saja menyatakan kesiapan untuk menghadapi sensus 2026, sensus yang terintegrasi," katanya,

Menurutnya, sensus ekonomi akan dilakukan secara komprehensif dengan mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah penduduk, pekerjaan, pelaku usaha, penghasilan hingga pengeluaran masyarakat.

Sensus berbeda dengan survei karena tidak memiliki margin of error sehingga akurasi data menjadi hal utama dalam pelaksanaannya.

"Sebab ini pemetiknya di rumah tangga, jadi bukan survei ini, tapi sensus. Ada 2.887.000 lebih rumah tangga tadi yang akan kita datangi ke rumah masing-masing," jelasnya.

Deru meminta para camat aktif memantau dan memfasilitasi kegiatan sensus di lapangan agar seluruh rumah tangga dapat terdata secara langsung oleh petugas.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Moh Edy Mahmud mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam membentuk tim terpadu dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi.

Kegiatan pendataan mulai berlangsung sejak Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

"Nanti di bulan Juni yang door to door ke lapangan itu mulai tanggal 15. Jadi petugas akan keliling lagi ke rumah-rumah, ke bangunan-bangunan usaha, kaki lima, yang didatangi," katanya.

Sensus ekonomi itu akan mencakup berbagai sektor usaha mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah hingga perusahaan besar.

Untuk memastikan validitas data, BPS menyiapkan mekanisme rekrutmen petugas secara ketat serta pembekalan teknik wawancara bagi petugas lapangan.

Kepala BPS Sumatera Selatan Moh. Wahyu Yulianto menambahkan pihaknya juga melakukan komunikasi dengan asosiasi pengusaha guna memastikan data yang diperoleh sesuai kondisi sebenarnya.

"Itu juga jadi bahan bagi kita untuk bisa melihat data yang diberikan oleh mereka itu sebetulnya valid atau tidak," kata dia.