Kemenkumham Sumsel verifikasi faktual calon OBH layanan gratis

“Pada pemeriksaan faktual lapangan itu, tim dari Kanwil Kemenkumham Sumsel melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen yang telah diunggah oleh calon OBH di aplikasi Sidbankum, juga melihat secara langsung sarana dan prasarana yang merupakan salah satu syarat menjadi OBH terakreditasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Kabid Hukum menjelaskan, dari pemeriksaan terhadap dua LBH baru tersebut didapatkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan kondisi di lapangan sudah sangat baik.

Namun masih ada beberapa catatan dari Tim Pokjada yang harus segera ditindaklanjuti agar kedua LBH tersebut lebih berpeluang lolos verifikasi pusat.

Dia menjelaskan, pemberian bantuan hukum telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Organisasi bantuan hukum yang akhirnya nanti terverifikasi akan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, ujar Kabid Hukum.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mendukung penuh pelaksanaan verifikasi dan akreditasi yang dihelat tahun ini.

"Saya berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan berpesan agar tak melupakan pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi dalam pengelolaan anggarannya," jelasnya.

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di tahun ini, lanjut Ilham, diharapkan dapat menjaring OBH baru yang berkualitas dan memperluas sebarannya di seluruh Indonesia.

Peningkatan jumlah dan sebaran OBH akan berimplikasi pada peningkatan penerima bantuan hukum, baik litigasi dan nonlitigasi.

"Program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel.