Kanwil Kemenkumham Sumsel-Perwakilan Kemenkeu MoU layanan keimigrasian

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumham)  Sumsel bersama Perwakilan Kemenkeu di provinsi itu menandatangani nota kesepahaman(MoU) layanan keimigrasian.

'Ruang lingkup nota kesepahaman itu selain  layanan keimigrasian, juga  pertukaran data informasi, tugas dan tanggung jawab," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya pada acara penandatanganan MoU itu di Palembang, Senin.

Dia menjelaskan layanan keimigrasian yang menjadi fokus kerja sama ini karena merupakan salah satu sumber PNBP yang sangat potensial pada Kemenkumham sehingga dengan adanya kerja sama diharapkan dapat lebih meningkatkan penerimaan negara. 

Penandatangan nota kesepahaman itu untuk meningkatkan efektivitas dan mendekatkan pelayanan keimigrasian, 

Selain itu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kemudian untuk mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di bawah Kemenkumham Sumsel, katanya.

Menurut dia, pihaknya  berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, tidak berbelit, dan mudah dirasakan oleh masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja Kemenkumham Sumsel," tegas Ilham. 

Sejauh ini, pihaknya mengapresiasi dukungan Kanwil DJPb Sumsel sehingga Kanwil Kemenkumham Sumsel berhasil meraih peringkat ketiga IKPA terbaik lingkup Kemenkumham untuk kategori Kanwil dengan pagu besar pada 2022. 

"Saya harap kerja sama yang sudah terjalin dapat diperkuat lagi dengan ikatan nota kesepahan yang ditandatangani hari ini," ujar Ilham.

Sementara Kakanwil DJPb Sumsel yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik sehingga diharapkan kedua belah pihak dapat saling memberikan manfaat. 

"Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kita ingin melangkah cepat maka berjalanlah sendiri, namun jika kita ingin melangkah jauh maka berjalanlah bersama-sama. Pada momen kerja sama ini, mari tingkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat demi Sumsel maju untuk semua," kata Lydia.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dihadiri perwakilan Forum Komunikasi Pengelola Keuangan Negara, Forum Pimpinan Tim Setber Wilayah Provinsi Sumsel, Kakanwil DJKN SJB, Surya Hadi, Kakanwil DJBC Sumbagtim Sugeng, Kakanwil DJP Sumsel Babel Ramadhaniah, dan Kepala BDK Palembang Denny. 

Hadir pula Kadiv Keimigrasian Herdaus, Kakanim Palembang Mohammad Ridwan, dan Kabag Umum Tri Purnomo.