Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memilih 11 Desa Ramah Perempuan untuk memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender yang merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Pj Bupati Muba H Apriyadi di Sekayu, Sabtu, mengatakan, ke-11 desa itu sudah diluncurkan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yaitu Desa Teluk, Desa Lais, Desa Kertayu, Desa Ulak Kembang, Desa Panai, desa Sungai Angit, Desa Mulyo Asih, Desa Sumber Harum, Desa Suka Jaya, Desa Talang Mandung dan Desa Muara Merang.
“Dengan strategi pengarustamaan gender, kita pastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil pembangunan," kata dia.
Ia mengatakan, implementasi pengarusutamaan gender berupa prinsip kesetaraan dan keadilan gender ini diharapkan dapat meminimalisasi dampak perubahan iklim bagi perempuan.
Sejauh ini Sumsel telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020-2023 hingga Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.
Berkaca pada berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, kata dia, strategi pengarusutamaan gender harus ditingkatkan dan diterapkan di setiap aspek pembangunan, termasuk dalam aksi perubahan iklim dan dunia kerja.
Beberapa studi dan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa di seluruh dunia, perempuan bergantung pada sumber daya alam namun memiliki lebih sedikit akses pada sumber daya alam tersebut.
Perubahan iklim memberikan dampak berbeda terhadap perempuan yang secara konsisten dirugikan dalam dukungan kelembagaan berupa penyuluhan, penyebaran informasi, dukungan teknis dan layanan lainnya.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengharapkan dukungan dari beragam pihak untuk memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender ini, diantaranya World Agroforestri (Icraf) yang menjalankan program Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) di Sumsel.
Koordinator Provinsi Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) David Susanto mengatakan upaya pengarusutamaan gender Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam proyek Land4Lives.
Land4Lives yang dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia adalah proyek berdurasi lima tahun yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC).
Proyek ini dilaksanakan di tiga provinsi (Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur) yang bertujuan mendukung upaya pemerintah mencapai prioritas pembangunan nasional dalam menciptakan penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia.
Program ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat rentan khususnya perempuan dan anak perempuan dalam pengelolaan bentang lahan terutama dalam menghadapi perubahan iklim.
Berita Terkait
Perempuan lebih rentan terdampak perubahan iklim
Kamis, 28 Maret 2024 14:55 Wib
Pemberian "cuti ayah" kebijakan responsif gender
Jumat, 15 Maret 2024 13:25 Wib
Kasus menantu perempuan dibunuh mertua tergolong femisida
Jumat, 3 November 2023 16:52 Wib
"love scamming" bisa dikategori kekerasan gender online
Sabtu, 9 September 2023 17:52 Wib
Muhadjir: Perlindungan sosial yang adaptif untuk penting dikembangkan
Senin, 28 Agustus 2023 12:54 Wib
Pemprov Sumsel matangkan pengarusutamaan gender hadapi perubahan iklim
Selasa, 21 Februari 2023 22:24 Wib
Kemen PPPA buat pedoman kesetaraan gender perempuan di ranah digital
Rabu, 30 November 2022 16:16 Wib
Penganiayaan berujung kematian anak kekerasan gender ekstrim
Sabtu, 5 November 2022 20:22 Wib