Gubernur Sumsel dorong kabupaten gencarkan program ekonomi kerakyatan

id gubernur sumsel,gubernur sumatera selatan,provinsi sumatera selatan,info sumsel,gubernur herman deru,ekonomi kerakyatan

Gubernur Sumsel dorong  kabupaten gencarkan program ekonomi kerakyatan

Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) dengan Bupati OKU Kuryana Aziz dalam rapat di Palembang, Senin (8/2). (ANTARA/HO/21)

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong pemerintahan di tingkat kabupaten/kota menggencarkan program ekonomi kerakyatan yang dinilai memiliki dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saya minta kabupaten/kota buat program pembangunan yang kompetitif yang bermanfaat luas bagi masyarakat (ekonomi kerakyatan). Program yang dibuat tentunya harus super prioritas dan ditargetkan dapat rampung akhir tahun ini juga,” kata Herman Deru di Palembang, Senin, dalam rapat bersama Bupati Ogan Komering Ulu.

Ia mengatakan program yang diusulkan tersebut harus dikaji terlebih dahulu sehingga dana Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus) yang akan digelontorkan dapat mengakomodir program prioritas saja.

Bukan hanya infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi prioritas, tapi kebutuhan lain juga dapat diusulkan seperti pengembangan pasar tradisional.

Terkait pasar ini, Herman Deru menyarankan agar tidak membangun pasar yang baru tapi lebih mengoptimalkan pasar yang sudah ada.

Selain itu, dana Bangubsus itu juga bisa digunakan untuk pembangunan non fisik seperti pemenuhan jaringan komunikasi internet yang dinyakini kini menjadi salah satu kebutuhan vital masyarakat.

Sementara itu Bupati OKU Kuryana Aziz mengatakan daerahnya sudah membuat usulan mengenai sejumlah program prioritas tahun 2021.

Program itu diantaranya, pembangunan pasar, usulan bantuan alat usaha, pembangunan jembatan, balai penyuluhan pertanian, peningkatan objek pariwisata, peningkatan pusat kesehatan, pembangunan kawasan olahraga, hingga pembangunan kantor polisi.

"Usulan ini juga berdasarkan dari kunjungan gubernur ke OKU beberapa waktu lalu, sekaligus juga merupakan ide pokok dari rekan-rekan di legislatif," kata Kuryana.

Ia menyebut setidaknya dibutuhkan dana Rp178 milyar lebih untuk mewujudkan program prioritas tersebut.

"Jika mengandalkan APBD Kabupaten, tentu pembangunan ini tidak akan terealisasi. Tentunya kami mengikuti arahan gubernur, untuk membuat klasifikasi, mana yang prioritas dan mana yang super prioritas,” kata dia.