Gubernur Sumsel minta kabupaten-kota buka pos di MPP Palembang

id Investasi sumsel,Mpp palembang, mal pelayanan publik, menpan rb, mal palembang, izin usaha, buat ktp, mpp terluas, asian

Gubernur Sumsel minta  kabupaten-kota buka pos di MPP Palembang

Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) saat mendampingi Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo melihat drive thru perpanjangan SIM di MPP Palembang, Jumat (27/11) (ANTARA/Aziz Munajar/20)

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta pemerintah 17 kabupaten dan kota membuka pos perwakilannya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang untuk memperlancar arus investasi.

"MPP Palembang sebagai mal pelayanan publik terbesar di Indonesia cukup representatif menjadi pintu investasi di Sumsel," ujar Herman Deru setelah peresmian MPP Palembang, Jumat.

Menurutnya kehadiran pos pemkab dan pemkot di MPP Palembang memang tidak secara teknis langsung menyelesaikan pengurusan izin dan investasi, namun dapat menyelesaikan sebagian pengurusanya tanpa harus merepotkan para investor untuk datang ke lokasi investasi.

Meski fungsi pokok MPP adalah pelayanan publik di Kota Palembang, namun setidaknya MPP Palembang dapat menjadi unit baru pusat informasi investasi di Sumsel sehingga para investor cukup datang ke Palembang dalam menganalisa peluang investasi di Sumsel.

Selain itu Deru juga meminta lembaga perizinan skala provinsi bidang pangan ikut membuka posnya di MPP Palembang, terutama balai-balai karantina untuk mempermudah izin pengiriman.

Ia menegaskan Pemprov Sumsel berkomitmen dalam peningkatan investasi dengan berbagai upaya, salah satunya dengan penyederhanaan birokrasi seperti arahan Presiden Joko Widodo.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang selaku pengelola MPP, Dr. Mustain, mengatakan siap membantu pemkab dan pemkot di Sumsel membuka pos perwakilannya.

"MPP masih cukup menampung seluruh perwakilan PTSP pemkab/pemkot di Sumsel," kata dia.

Saat ini MPP Palembang menampung 28 lembaga unit layanan dengan 373 jenis layanan, tingkat keterisian pos masih 50 persen dari seluruh daya tampung yang tersedia.

MPP Palembang sendiri diresmikan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo pada Jumat pagi sebagai MPP ke 30 di Indonesia serta disebut telah memenuhi aspek pelayanan publik yang efisien dan terintegrasi.
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar