Sumsel luncurkan aplikasi Simata permudah masyarakat akses informasi

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Satu Data (Simata) untuk memudahkan masyarakat setempat mengakses beragam data dan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, geografis dan lainnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Senin, mengatakan, Simata ini merupakan aplikasi komprehensif yang di dalamnya merangkum berbagai informasi dan data seperti upaya yang sudah dilakukan Pemprov Sumsel untuk memajukan daerah.

Data-data tersebut meliputi data kependudukan dan ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, jumlah penduduk, hingga informasi detil menyangkut kondisi Sumsel mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten dan kota.

"Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan. Transformasi teknologi sangat diperlukan, untuk itu kami buatkan aplikasinya. Laman ini menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka dan transparan," kata Herman Deru setelah meluncurkan Simata di Griya Agung Palembang, Senin (23/11).

Melalui aplikasi ini masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menyosialiasikan aplikasi ini, pemprov meminta bantuan dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengedukasi masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam mendorong transformasi informasi dan data tersebut sangatlah penting.

"Pemahaman soal teknologi ini merupakan tugas bersama. Tanggung jawab Dewan TIK Daerah ini tidak sederhana. Masyarakat yang belum menguasai teknologi ini harus diberikan edukasi," kata dia.

Tidak hanya persoalan pemahaman teknologi, sarana pendukung seperti kekuatan jaringan komunikasi juga harus ditingkatkan kualitasnya sehingga kemajuan teknologi bisa dirasakan hingga pelosok Sumsel.

“Saya sudah interuksikan untuk memperbanyak booster penguat sinyal,” kata dia.

Kepala Dinas Kominfo Achmad Rizwan mengatakan, lahirnya Simata ini merupakan kesepakatan antara Dinas Kominfo dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Simata ini mengatur tata kelola data sehingga data yang diberikan akurat dapat dipertanggungjawaban,” kata dia.

Ia mengatakan ini merupakan bentuk transparansi data dari pemerintah ke masyarakat. Oleh karena itu, data yang diberikan ini harus bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah.