Pemprov Sumsel gandeng Kejaksaan awasi proyek strategis nasional

id kejaksaan,pemprov,pemprov sumsel,sumsel,herman deru,gubernur,bendungan,infrastruktur,kementerian pupr

Pemprov Sumsel gandeng Kejaksaan awasi proyek strategis nasional

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (tengah) berfoto dengan sejumlah pejabat Kejaksaan setelah membuka Rapat Koordinasi Kementerian PUPR dan Kejaksaan dalam rangka penandatanganan perjanjian kerja sama pengamanan pembangunan strategis di bidang Infrastruktur PUPR wilayah Pulau Sumatera di Palembang, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/Dolly Rosana/19)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gandeng Kejaksaan awasi proyek strategis nasional untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa beberapa waktu lalu.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan Presiden Joko Widodo mengharapkan seluruh proyek strategis nasional diselesaikan tepat waktu.

“Kejaksaan sangat berperan penting untuk pengawasan proyek strategis ini, dengan ada pengawasan diharapkan semua proyek ini dapat selesai tepat waktu,” kata dia setelah membuka Rapat Koordinasi Kementerian PUPR dan Kejaksaan dalam rangka penandatanganan perjanjian kerja sama pengamanan pembangunan strategis di bidang Infrastruktur PUPR wilayah Pulau Sumatera.

Ia mengatakan salah satu proyek yang menjadi sorotan yakni Bendungan Tigadihaji di Kabupaten OKU Selatan yang mulai dikerjakan pada 2020.

Proyek bendungan ini diharapkan dapat selesai tepat waktu sehingga dapat mengaliri sawah-sawah di kabupaten tersebut mengingat daerah ini merupakan lumbung pangan di Sumatera Selatan.

"Tahap awal bakal ada kucuran dana Rp3 triliun. Saya harap bendungan ini selesai cepat waktu karena sudah ada program cetak sawah yang menanti,” kata dia.

Ia mengatakan program cetak sawah ini sejalan dengan program Serasi (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) dari Kementerian Pertanian sehingga Sumatera Selatan juga menerima bantuan alat mesin pertanian.

“Tinggal dukungan pengairan saja agar program ini berjalan baik," ujar dia.

Sejauh ini, ia melanjutkan, langkah Pemprov Sumsel yang menggandeng Kejaksaan rupanya menjadi trend dalam upaya penjagaan aset negara.

“Bahkan ke depan Pemprov Sumsel juga akan mengembangkan penerapan tersebut ke digitalisasi dengan implementasi aplikasi elektronik aset agar lebih transparan," ujar dia.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Jan S Maringka mengatakan Kejaksaan akan berkoordinasi dengan selalu sinergi dalam hal pengamanan proyek strategis nasional di bidang infrastruktur PUPR.

"Dengan rapat koordinasi ini, kami meningkatkan sinergi dan selalu menjaga dan mengamankan aset negara," kata dia.
Pewarta :
Editor: Ujang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar