Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan negara-negara internasional mengakui ocean rights atau hak asasi samudra sebagaimana pengakuan terhadap hak asasi manusia.
"Keinginan saya agar laut memiiki ocean rights," katanya seusai membuka pelatihan dan lokakarya internasional di Kantor KKP, Jakarta, Senin.
Menteri Susi mengingatkan bahwa manusia saja memiliki piagam HAM yang juga diakui oleh PBB. Padahal, samudra atau lautan adalah berjumlah sebanyak 71 persen dari keseluruhan permukaan Bumi ini.
Untuk itu, ujar dia, sangat penting agar negara-negara di tingkat global bekerja sama lebih erat lagi.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak negara yang tidak mau membuka data vessel monitoring system (VMS), padahal transparansi dan keterbukaan data dibutuhkan sebagai prasyarat kerja sama.
"Penting untuk menggalang komitmen bersama dan juga aksi bersama," katanya.
Menteri Susi menjabarkan saat ini sudah ada enam negara yang mau membagi data VMS-nya, dan yang berkomitmen sebanyak 16 negara.
Namun, lanjutnya, dalam menciptakan resolusi PBB dinilai masih memerlukan jalan yang panjang karena dibutuhkan dukungan setidaknya 70 negara.
Susi tetap optimistis karena mengacu kepada sejarah, Ir Juanda juga berhasil menggolkan konsep negara kepulauan sehingga Indonesia memiliki ZEE hingga 200 mil laut.
"Kami ingin hak asasi samudra karena sekarang kejahatan banyak terjadi di laut lepas," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Susi mengingatkan berbagai pihak jangan sampai terus mengeksploitasi sumber daya alam kelautan dan perikanan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
"Tugas kita untuk menjaga sumber daya alam agar tidak dieksploitasi dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi," kata Susi Pudijiastuti.
Ia mengingatkan tentang visi misi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan Indonesia sebagai perwujudan dari poros maritim dunia.
Susi Pudjiastuti menyadari bahwa dari sisi geografis, sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti dalam bidang pertambangan berbagai hal ada di sini seperti migas, besi, timah, dan logam lainnya.
"Dulu sekitar 15-20 tahun lalu kita salah satu negara produsen minyak terbesar dunia, sehingga menteri kita bisa menjadi Sekjen OPEC," katanya. Namun, lanjutnya, saat ini fakta menunjukkan bahwa RI adalah salah satu negara net importir di dunia.
Berita Terkait
Bandara Atung Bungsu Pagar Alam kembali beroperasi, Susi Air terbangi dari Palembang dan Bengkulu
Senin, 18 Maret 2024 23:00 Wib
Kapolda: Pilot Susi Air masih berada di wilayah Kabupaten Nduga
Rabu, 7 Februari 2024 15:01 Wib
Kasad: Pilot Susi Air yang disandera OPM kondisinya sehat
Senin, 5 Februari 2024 15:09 Wib
Ganjar Pranowo siap tenggelamkan kapal asing yang mencuri di laut Indonesia
Selasa, 9 Januari 2024 15:49 Wib
Irjen Pol Mathius Fakhiri: lokasi KKB sandera pilot di medan yang sulit
Senin, 7 Agustus 2023 14:29 Wib
Kapolda Papua tegaskan Egianus tidak pernah minta tebusan Rp 5 miliar
Senin, 10 Juli 2023 13:19 Wib
Presiden: Upaya pembebasan pilot Susi Air masih terus dilakukan
Jumat, 7 Juli 2023 14:02 Wib
Pencarian pilot Susi Air dipusatkan di wilayah Nduga
Jumat, 16 Juni 2023 12:53 Wib