Menteri Susi inginkan internasional akui hak asasi samudra

id menteri susi,hak asasi samudera,susi pudjiastuti

Menteri Susi inginkan internasional akui hak asasi samudra

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (22/7/2019). (ANTARA/M Razi Rahman)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan negara-negara internasional mengakui ocean rights atau hak asasi samudra sebagaimana pengakuan terhadap hak asasi manusia.

"Keinginan saya agar laut memiiki ocean rights," katanya seusai membuka pelatihan dan lokakarya internasional di Kantor KKP, Jakarta, Senin.

Menteri Susi mengingatkan bahwa manusia saja memiliki piagam HAM yang juga diakui oleh PBB. Padahal, samudra atau lautan adalah berjumlah sebanyak 71 persen dari keseluruhan permukaan Bumi ini.

Untuk itu, ujar dia, sangat penting agar negara-negara di tingkat global bekerja sama lebih erat lagi.

Ia mengungkapkan bahwa masih banyak negara yang tidak mau membuka data vessel monitoring system (VMS), padahal transparansi dan keterbukaan data dibutuhkan sebagai prasyarat kerja sama.

"Penting untuk menggalang komitmen bersama dan juga aksi bersama," katanya.

Menteri Susi menjabarkan saat ini sudah ada enam negara yang mau membagi data VMS-nya, dan yang berkomitmen sebanyak 16 negara.

Namun, lanjutnya, dalam menciptakan resolusi PBB dinilai masih memerlukan jalan yang panjang karena dibutuhkan dukungan setidaknya 70 negara.

Susi tetap optimistis karena mengacu kepada sejarah, Ir Juanda juga berhasil menggolkan konsep negara kepulauan sehingga Indonesia memiliki ZEE hingga 200 mil laut.

"Kami ingin hak asasi samudra karena sekarang kejahatan banyak terjadi di laut lepas," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Susi mengingatkan berbagai pihak jangan sampai terus mengeksploitasi sumber daya alam kelautan dan perikanan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

"Tugas kita untuk menjaga sumber daya alam agar tidak dieksploitasi dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi," kata Susi Pudijiastuti.

Ia mengingatkan tentang visi misi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan Indonesia sebagai perwujudan dari poros maritim dunia.

Susi Pudjiastuti menyadari bahwa dari sisi geografis, sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti dalam bidang pertambangan berbagai hal ada di sini seperti migas, besi, timah, dan logam lainnya.

"Dulu sekitar 15-20 tahun lalu kita salah satu negara produsen minyak terbesar dunia, sehingga menteri kita bisa menjadi Sekjen OPEC," katanya. Namun, lanjutnya, saat ini fakta menunjukkan bahwa RI adalah salah satu negara net importir di dunia.
 
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar