Din: kampanye politik jangan di tempat ibadah

id Din Syamsuddin,Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia,politik,agama,agama dan politik,pilpres 2019

Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Din Syamsuddin (ketiga kanan) bersama Direktur CDCC Yuli Mumpuni Widiarso (keempat kanan), Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat Lebang (keempat kiri), Rohaniawan Katolik Franz Magnis Suseno (kiri), Ketua Perhimpunan Majelis Agama Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip K Widjaja (ketiga kiri), Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Nyoman Udayana (kedua kiri), Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana (kedua kanan) dan Biksu Cittajayo (kanan) melakukan "Salam Pancasila" saat konferensi pers tokoh lintas agama untuk mendukung Pemilu 2019 yang bermutu dan beradab di Jakarta, Kamis (27/9/2018). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

....Sebab pilihan politik jemaat berbeda. Kalau mimbar jadi ajang kampanye, akan jadi perpecahan di antara umat beragama....
Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengingatkan semua pihak agar jangan menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye politik atau menggiring untuk memilih tokoh tertentu.

Din di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa politik dalam sudut pandang agama harus menekankan pada nilai-nilai etika dan moral.

"Agama itu berbicara tentang etika politik dan moralitas politik. Karena itu tempat-tempat ibadah tidak seharusnya digunakan untuk kampanye politik apalagi mendukung atau tidak mendukung seseorang," kata Din.

Din mengakui memang di dalam Islam tidak menganut pemisahan antara agama dan politik sehingga pengaitan agama dan politik jadi tak terelakan. Namun, pengaitan agama kepada politik tersebut tetap harus menekankan nilai-nilai etika dan moral.

Dia berpendapat apabila tempat-tempat ibadah diselipkan kampanye politik atau menggiring pada dukungan salah satu calon dalam pemilu 2019, maka bisa mengakibatkan perpecahan.

"Kalau itu terjadi saya kira kalangan jamaah umat Islam itu sendiri mengalami perpecahan dan permusuhan, dan akhirnya demokrasi membuat kita terpecah belah," kata Din.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat Lebang mengatakan pihaknya telah mengirimkan imbauan kepada semua gereja untuk tidak menjadikan mimbar sebagai ajang kampanye. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perpecahan di antara para jemaat.

"Sebab pilihan politik jemaat berbeda. Kalau mimbar jadi ajang kampanye, akan jadi perpecahan di antara umat beragama," kata dia.

 
Pewarta :
Editor: Erwin Matondang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar