Mendagri minta masyarakat lawan kampanye yang memfitnah

id Tjahjo Kumolo,Menteri Dalam Negeri,fitnah dimedsos,berita sumsel,berita palembang,berita antara,pemimpin berkualitas,Mendagri,Alex Noerdin,Hadi Prabow

Mendagri minta masyarakat lawan kampanye yang memfitnah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (ANTARA News Sumsel/Nova Wahyudi/dol)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo minta seluruh lapisan masyarakat melawan kampanye yang sering melakukan fitnah terhadap lawan politik.

"Itu harus diperangi agar mendapatkan pemimpin yang berkualitas," kata Mendagri setelah melantik pejabat Gubernur Sumsel Hadi Prabowo menggantikan Alex Noerdin Palembang, Jumat.

Menurut dia, kadang-kadang dalam persaingan sering memfitnah lawan politik padahal itu belum tentu benar. Jadi itu harus dilawan supaya calon politik yang akan dipilih benar - benar berkualitas, ujar dia.

Dia mengatakan, seharusnya calon pemimpin itu dalam berkampanye mengadu program bukan memfitnah agar masyarakat mengetahui visi dan misi pembangunan ke depannya.

Dengan adanya adu program maka kemajuan pembangunan akan semakin baik, ujar dia.

Selain itu Mendagri juga minta untuk menghindari politik uang dalam pemilihan legislatif dan Presiden mendatang, kata dia.

Dalam kesempatan itu Mendagri juga minta Aparatur Sipil Negara netral dalam pemilihan mendatang.

Sebab dalam pemilihan legislatif dan presiden nanti pemimpin yang terpilih harus benar - benar pilihan rakyat.

Begitu juga dalam kampanye nanti aset negara tidak boleh digunakan karena itu milik pemerintah. Jadi siapapun pemimpin terpilih nanti harus dihormati sehingga pembangunan berjalan dengan baik, kata dia.

Selain itu kepala daerah dalam pemilihan nanti dapat melaksanakan kampanye asal mengajukan izin cuti.

Pelantikan pj Gubernur Sumsel Hadi Prabowo (Sekjen Kemendagri) yang karena Alex Noerdin mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Alex Noerdin sebenarnya habis masa jabatannya pada November mendatang, namun sebelum diganti gubernur terpilih hasil Pilkada lalu maka perlu ada pejabat agar roda pemerintahan provinsi dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.