Jaringan irigasi perlu diperkuat hadapi kemarau

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Jaringan irigasi di berbagai daerah perlu diperkuat dan diperhatikan perawatannya terutama dalam rangka mengatasi fenomena kemarau yang terjadi di sejumlah daerah.

"Peningkatan kualitas benih itu penting, tetapi yang lebih penting adalah jaringan pengairan," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam, di Jakarta, Rabu.

Menurut politisi PKB itu, adalah hal yang penting untuk menambah alokasi anggaran untuk perawatan irigasi.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua menginginkan pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur terkait dengan sumber daya air seperti saluran irigasi dan waduk yang dinilai sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat.

"Program-program yang dicanangkan PUPR untuk tahun anggaran 2019, hendaknya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan waduk dan pengembangan irigasi," kata Abubakar Wasahua.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur sumber daya air selain manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat, juga dinilai sangat diperlukan karena jumlahnya masih sangat minim di berbagai daerah di Nusantara.

Politisi PPP itu juga mengingatkan bahwa saluran irigasi yang baik dan tepat guna juga sangat bermanfaat karena dapat berdampak menghidupkan ratusan ribu lahan persawahan di Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui skema sukuk negara.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat hingga 2019 Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara senilai Rp17,01 triliun untuk program pengelolaan sumber daya air.

"Nilai Sukuk Negara yang dialokasikan sejak 2017 hingga 2019 terus meningkat. Tahun 2017 hanya Rp2,73 triliun kemudian pada tahun 2018 mencapai Rp5,28 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019, nilai yang dialokasikan meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp9,00 triliun," kata Plh Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR Loto Srinaita Ginting.

Pada 2018, alokasi sukuk negara terbesar adalah untuk program pengamanan pantai pulau terluar dan pengendalian banjir perkotaan senilai Rp2,43 triliun. Disusul program air baku pariwisata, pemanfaatan bendungan untuk air baku dan mendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp1,99 triliun.

Sementara Sukuk Negara senilai Rp0,85 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan antara lain rehabilitasi irigasi di lumbung padi nasional, pembangunan bendungan dan embung di daerah kepulauan.