Palembang (ANTARA Sumsel) - Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan "Women`s Crisis Centre-WCC" Palembang, Sumatera Selatan sejak Januari hingga November 2017 ini telah menangani lebih dari 30 kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
"Kasus KDRT yang ditangani itu sebagian besar diselesaikan secara kekeluargaan, berakhir dengan perceraian, serta ada yang dilanjutkan ke proses hukum," kata Ketua Women`s Crisis Centre (WCC) Palembang, Yeni Roslaini Izi, di Palembang, Jumat.
Menurut dia, kasus KDRT yang terjadi di daerah ini tergolong cukup tinggi, kondisi tersebut memerlukan perhatian bersama untuk mengatasinya.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kasus KDRT , pihaknya berupaya menggalakkan kegiatan sosialisasi dan tindakan yang dapat meminimalkan angka tindak kejahatan tersebut, katanya.
Dia menjelaskan, untuk menekan angka kasus tindak kejahatan KDRT itu, pihaknya berupaya menggalakkan program pendampingan terhadap para korban, dan memberikan penyuluhan hukum guna mendorong korban menggugat pelakunya melalui jalur hukum.
Pelaku KDRT tidak boleh dibiarkan melancarkan aksi jahatnya tanpa ada perlawanan serius, mereka perlu diberikan pelajaran dengan sanksi hukum yang berat sehingga tidak semena-mena terhadap perempuan atau istri yang seharusnya dilindungi dan disayangi, ujarnya.
Selain kasus KDRT, sepanjang tahun ini aktivis WCC juga menangani sejumlah korban perkosaan dengan memberikan bimbingan psikologi dan pemulihan trauma tindak kekerasan seksual tersebut.
Dengan penanganan yang baik terhadap para korban tindak kekerasan terhadap perempuan itu, diharapkan kasus KDRT, perkosaan dan kasus lainnya yang dapat merugikan perempuan bisa lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang dihimpun aktivitis Women`s Crisis Centre Palembang selama dua tahun terakhir sedikitnya terungkap lebih dari 100 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang penanganannya melibatkan aktivis pusat pembelaan hak-hak perempuan ini, kata Yeni.
