Menteri Bambang minta BPS update datanya

Bogor (ANTARA Sumsel) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat menyajikan data kekinian (terkini) sebagai antisipasi semakin berkembangnya ekonomi digital.

"BPS harus dapat menangkap terjadinya perubahan dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital," kata Menteri Bambang saat memberikan pengarahan pada Raker BPS di Bogor, Senin (30/10).

Menteri Bambang mengatakan, dalam diskusi-diskusi seringkali disebut melemahnya kondisi sektor ritel sebagai akibat turunnya daya beli masyarakat, padahal saat ini tengah terjadi perubahan besar-besaran pergeseran transaksi ke perdagangan digital (e-commerce).    

"Banyaknya toko-toko dengan nama besar mengurangi kegiatan usaha bahkan ada yang tutup, sedangkan perdagangan daring justru mengalami booming," kata Menteri.

Bambang mengatakan tidak tertutup kemungkinan ekonomi digital ini luput didata sehingga seolah-olah ekonomi melambat. Di sini harus ada data yang menjelaskan mengapa ada toko yang tutup, namun ada toko online yang justru ramai dikunjungi pembeli.

Dalam arahan kepada peserta rapat kerja BPS, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan pentingnya penyajian data terkini untuk menyusun perencanaan pembangunan ke depan dengan penekanan anggaran mengikuti program (money follow program).

"Bahkan seharusnya daerah-daerah juga didukung data dan informasi yang kuat dan memiliki time series panjang. Dengan demikian dalam membuat program prioritas benar-benar tajam mengikuti data yang tersedia," kata Bambang.

Selain itu, BPS juga bisa mendapatkan data yang diproduksi kementerian dan lembaga, sedangkan untuk data "kekinian" mau tidak mau harus ada terobosan dan perubahan paradigma dalam pengumpulan data.

Bambang menegaskan pentingnya melakukan sosialisasi terhadap responden sebelum melakukan sensus agar jawaban yang diberikan 100 persen akurat. Jangan sampai data diperoleh dari hasil karangan atau bahkan penggiringan opini, apalagi belum ada jaminan informasi yang disampaikan responden benar.

Menteri Bambang meminta agar data investasi dibedakan antara badan usaha dengan pemerintah agar publik dapat melihat ketika ekonomi sedang mengalami tekanan maka investasi badan usaha mengalami penurunan, akan tetapi investasi pemerintah justru naik yang dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor konstruksi yang berpengaruh terhadap PDB.

Bambang mengingatkan pentingnya untuk membuat "breakdown" peran setiap pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan program berkelanjutan namun tentunya prioritasnya seperti apa tidaklah sama. Penggunaan data akurat  menjadi sangat penting untuk menyiapkan investasi pemerintah ke depannya.

Lebih jauh Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan akan memberikan dukungan untuk data kekinian seperti diminta pemerintah dengan memanfaatkan sumber-sumber formal terlebih dahulu seperti perusahaan e-commerce yang sudah terdaftar.

Sedangkan untuk aktivitas bisnis sektor informal  melalui media sosial  memang agak sulit dimonitor karena transaksinya bukan melalui media sosial tersebut.