Jakarta (Antarasumsle.com) - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan adanya isu komunis yang beredar di masyarakat akan mengancam iklim investasi bagi investor yang berminat bekerja sama dengan Indonesia.
"Bagaimana investor tertarik, jika yang dilihat adalah berita yang mengancam keamanan. Tinggal laporkan saja kepada yang berwenang nanti akan diatasi, jangan membuat suasana jadi tidak kondusif," kata Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman Jakarta, Selasa.
Luhut menjelaskan isu mengenai komunisme menjadi isu sentral di Jakarta yang tidak jelas ujungnya. Informasi darinya, Presiden telah mengumpulkan hingga kepala staf angkatan, Kapolri, Paglima TNI, Kepala BIN dan Menkopolhukam untuk memberikan instruksi agar intelijen memastikan tidak ada ideologi komunis masuk di Indonesia.
"Kalau ada, segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Saya minta ini digarisbawahi. Semua teritorial kita-perintahkan, dan sekaligus mencari bahwa ada orang yang melaporkan ada kegiatan komunis. Jadi semua institusi keamanan ini bekerja sama," katanya.
Selain itu, mengenai pekerja ilegal, Presiden memerintahkan semua elemen teritorial supaya memantau memastikan itu tidak ada. Kalau ada beberapa ribu pekerja ilegal menurutnya masih bsia dipahami. Tapi kalau sampai puluhan-ratusan ribu, itu sudah tidak benar.
Pesiden juga sudah memberikan arahan, untuk mengurangi kemungkinan itu terjadi dengan menyiapkan sumber daya buruh lokal lebih awal dengan politeknik dan vokasional. Ia menegaskan isu pekerja ilegal bukan hanya menerpa Indonesia, namun semua negara di dunia mengalami hal yang sama, bahkan ada yang lebih parah.
Ia berharap semua pihak bisa menjaga kondisi nasional demi menjaga iklim investasi di Indonesia, agar bisa memajukan pertumbuhan ekonomi secara global. Jika kondisi aman, maka investor juga akan dengan senang hati bekerja sama dengan Indonesia, mengingat Nusantara memiliki berbagai potensi investasi yang besar serta beragam.
"Bagi para pengamat, pemerhati, akademisi dan lainnya, janganlah berkomentar yang tidak-tidak, kita kedepankan kepentingan nasional, semua bisa diatasi bersama-sama demi menjaga perekonomian Indonesia," tambahnya.
Berita Terkait
Pengamat: Perbaiki transportasi publik sebelum naikkan pajak motor BBM
Senin, 29 Januari 2024 15:46 Wib
JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas
Selasa, 9 Januari 2024 15:50 Wib
Luhut menghormati Rizal Ramli walau kerap berbeda pandangan
Rabu, 3 Januari 2024 16:41 Wib
Luhut: Jokowi bakal kenalkan presiden terpilih 2024 ke pemimpin dunia
Jumat, 22 Desember 2023 15:47 Wib
Luhut Binsar Pandjaitan antusias pulang ke Jakarta saksikan pelantikan Maruli jadi Kasad
Rabu, 29 November 2023 16:47 Wib
Kondisi kesehatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terus membaik
Jumat, 10 November 2023 11:31 Wib
Presiden Jokowi menjenguk Luhut di Singapura
Sabtu, 4 November 2023 12:52 Wib
Menteri Bahlil tepis kabar Luhut akan mundur dari kabinet
Selasa, 24 Oktober 2023 16:04 Wib