Pemkot Lubuklinggau lelang jabatan lurah

Lubuklinggau (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, pada 2016 akan menerapkan sistem lelang jabatan lurah, karena sebelumnya baru sebatas lelang jabatan eselon II atau kepala dinas.

Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Jumat mengatakan penerapan lelang jabatan lurah tersebut agar penempatan jabatan sesuai kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas dari setiap calon.

"Mulai tahun 2016 jabatan lurah akan dilelang guna meningkatkan kinerja lebih prima melayani masyarakat. Lelang jabatan juga sudah tercantum dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara," katanya.

Dalam pasal 108 UU tersebut ayat 1 menjelaskan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonsturktural, dan instansi pemerintah daerah.

Hal itu tetap dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama ini pemerintah daerah sudah memberikan kewenangan penuh untuk tingkat kelurahan agar para lurah bisa bekerja maksimal melayani masyarakat.

Lurah harus lebih dekat dengan masyarakat yang butuh pelayanan cepat dan prima, dengan demikian jabatan lurah makin startegis ke depan.

Syarat menjadi lurah awalnya mereka mendaftarkan diri terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan tes dan psikotes untuk melihat kemampuan dan pengetahuannya.

Dalam pendaftaran itu tidak dipungut biaya sesuai dengan peraturan yakni ada tiga ketertiban, yaitu tertib administrasi, tertib kepegawaian dan tertib keuangan dan mulai Januari 2016 sudah dilakukan tertib administrasi dan keuangan.

"Pejabat kelurahan adalah perpanjangan tangan dari Pemkot sehingga tiap program yang digulirkan harus didukung agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.